Pemkot Kediri Perkuat Perlindungan Masyarakat dari Pinjol Ilegal

TRIBUNMATARAMAN.COM, KEDIRI - Pemerintah Kota Kediri terus mendorong penguatan literasi dan inklusi keuangan sebagai langkah membangun kesejahteraan masyarakat yang lebih berkelanjutan. Berbagai program prioritas disiapkan agar masyarakat tidak hanya memiliki akses layanan keuangan, tetapi juga memahami penggunaannya secara aman dan produktif.

Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati mengatakan, melalui Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026, menegaskan peran TPAKD kini semakin penting di tengah meningkatnya penggunaan layanan keuangan digital di masyarakat. Menurutnya, akses keuangan harus mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup warga.

"Peran TPAKD hari ini semakin strategis. Kita tidak hanya bicara tentang membuka akses, tetapi memastikan bahwa akses tersebut benar-benar dipahami, dimanfaatkan, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat," kata Vinanda dalam keterangan tertulis, Senin (11/5/2026).

Ia menjelaskan, berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2025, tingkat literasi keuangan nasional masih berada di angka 66,46 persen. Sementara tingkat inklusi keuangan telah mencapai 80,51 persen. Kondisi itu menunjukkan masih banyak masyarakat yang menggunakan layanan keuangan tanpa memahami manfaat maupun risiko penggunaannya.

Baca juga: Antisipasi Konvoi di SLG, Pengendara Tak Lengkap Dihukum Push Up oleh Petugas

Menurut Vinanda, ketimpangan antara tingkat literasi dan inklusi tersebut dapat memicu berbagai persoalan baru, mulai dari maraknya pinjaman ilegal, judi online, hingga penipuan investasi. Karena itu, pemerintah daerah menilai edukasi keuangan perlu diperkuat agar masyarakat lebih bijak dalam memanfaatkan layanan finansial.

"Rakor hari ini menjadi sangat penting. Saya berharap forum ini mampu menghasilkan program kerja yang tidak hanya memperluas akses, tetapi juga meningkatkan kualitas pemanfaatannya. Lebih tepat sasaran, punya target jelas, dan bisa kita evaluasi secara berkala," jelasnya.

Dalam rapat tersebut, Pemerintah Kota Kediri juga menetapkan target Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) tahun 2026 sebesar 7,58. Untuk mencapai target itu, sejumlah program prioritas akan dikawal bersama oleh seluruh anggota TPAKD.

Salah satu fokus utama ialah peningkatan jumlah rekening pelajar melalui program Satu Rekening Satu Pelajar atau Kejar. Program tersebut dinilai penting untuk membangun kebiasaan pengelolaan keuangan sejak usia dini, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama.

Selain itu, pemerintah juga mendorong peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM melalui program Kredit Usaha Melawan Rentenir (KuMapan) dan berbagai skema pembiayaan berbunga rendah lainnya. Tidak hanya soal pinjaman, pelaku usaha juga diarahkan untuk memanfaatkan transaksi digital serta melakukan pencatatan keuangan yang lebih tertib.

Vinanda menambahkan, penguatan literasi keuangan akan difokuskan kepada kelompok prioritas seperti pelaku UMKM, pekerja sektor informal, perempuan, dan pemuda. Edukasi akan dikemas lebih sederhana agar mudah dipahami masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

"Kita ingin masyarakat tidak hanya memiliki akses, tetapi juga memiliki kemampuan untuk melindungi diri dari risiko pinjaman ilegal, judi online, dan penipuan investasi," tegasnya.

Sementara itu, Kepala OJK Kediri Ismirani Saputri menyampaikan, sepanjang tahun 2025 terdapat enam program kerja TPAKD yang telah terealisasi. Program tersebut meliputi KuMapan, satu rekening satu pelajar, Gebyar Ramadhan Keuangan Syariah, literasi keuangan bagi pelaku usaha, pengembangan galeri investasi, hingga Kediri Financial Festival dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan.

Untuk tahun 2026, OJK bersama pemerintah daerah kembali menyiapkan sejumlah agenda lanjutan, seperti optimalisasi program satu rekening satu pelajar, penyaluran KuMapan, penguatan pemanfaatan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, pengembangan galeri investasi, serta edukasi keuangan bagi pelaku usaha. Ismirani menilai keberhasilan seluruh program tersebut membutuhkan kolaborasi lintas sektor.

"Seperti apa yang disampaikan Mbak Wali tadi kita harus bersinergi. Untuk keberhasilan program-program ini mari kita berkolaborasi mewujudkannya," ujar Ismirani.

(Luthfi Husnika/TribunMataraman.com)