Cegah PMK Kembali Meluas, DKPP Kediri Perketat Vaksinasi dan Lalu Lintas Ternak

TRIBUNMATARAMAN.COM, KEDIRI - Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Kediri memperketat pengawasan lalu lintas ternak guna mencegah kembali merebaknya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), terutama menjelang meningkatnya permintaan hewan ternak menjelang Idul Adha.

Plt Kepala DKPP Kabupaten Kediri Tutik Purwaningsih menegaskan setiap ternak yang masuk maupun keluar daerah wajib memenuhi persyaratan kesehatan, termasuk vaksinasi dan surat keterangan kesehatan hewan (SKKH).

"Kalau ada lalu lintas ternak, itu harus sudah divaksin. SKKH itu sebetulnya wajib. Jangan sampai mengambil ternak karena murah tapi tidak sehat, itu bisa menjadi pencetus penyebaran penyakit," katanya, Jumat (8/5/2026).

Menurut Tutik, pengawasan tidak hanya dilakukan pada distribusi ternak antarwilayah, tetapi juga diperketat di sejumlah pasar hewan di Kabupaten Kediri.

Baca juga: Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Kediri Mulai Dapat Kendaraan Operasional

Pasar hewan seperti di Grogol dan Pare menjadi titik fokus pemantauan petugas kesehatan hewan guna memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat.

"Kami pantau pasar hewan secara rutin. Ternak yang sakit tidak boleh masuk pasar, ini yang terus kami jaga," tambahnya.

Meski demikian, pihaknya mengakui masih ada tantangan di lapangan, terutama rendahnya kesadaran sebagian pelaku usaha ternak terkait pentingnya administrasi dan kesehatan hewan.

"Kadang hanya lintas kecamatan dianggap sepele, padahal tetap harus memenuhi syarat. Ini butuh kesadaran bersama," jelasnya.

Untuk memperkuat langkah pencegahan, Pemerintah Kabupaten Kediri juga melakukan pengadaan mandiri vaksin PMK sebanyak 50 ribu dosis.

Saat ini, sekitar 30 ribu dosis vaksin masih tersedia dan dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi ternak di wilayah Kabupaten Kediri.

"Alhamdulillah stok vaksin tercukupi. Ini juga karena kebijakan daerah, saat provinsi dan pusat sempat tidak ada vaksin, kita melakukan pengadaan sendiri," ungkap Tutik.

Tutik menyebut progres vaksinasi PMK hingga Mei 2026 telah mencapai sekitar 80 hingga 90 persen dari target bulanan dan dinilai lebih baik dibandingkan capaian tahun sebelumnya.

Di sisi lain, perkembangan kasus PMK di Kabupaten Kediri juga menunjukkan tren positif. Dalam dua pekan terakhir, tidak ditemukan laporan kasus baru.

"Sudah hampir dua minggu ini nol laporan. Meski nol laporan bukan berarti benar-benar tidak ada, tapi ini menunjukkan kondisi sudah jauh lebih terkendali," jelasnya.

DKPP berharap upaya pengendalian PMK dapat terus berjalan optimal dengan dukungan seluruh pihak, mulai dari peternak, pedagang ternak hingga masyarakat.

Baca juga: Lapas Tulungagung Razia Kamar Warga Binaan dan Tes Urine Ratusan  Orang