Kota Kediri Serahkan LKPD 2025, Targetkan Kembali Raih Opini WTP

Ringkasan Berita:

• Pemkot Kediri menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Timur, sebagai bagian dari kewajiban akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 
• Penyerahan tersebut dilakukan oleh Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin Thoha kepada Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Timur Yuan Candra Djaisin di Sidoarjo

TRIBUNMATARAMAN.COM, KEDIRI - Pemkot Kediri menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Timur, sebagai bagian dari kewajiban akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 

Penyerahan tersebut dilakukan oleh Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin Thoha kepada Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Timur Yuan Candra Djaisin di Sidoarjo, Senin (30/3/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda serentak yang diikuti seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Timur.

Acara berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur dengan dihadiri jajaran kepala daerah dan perwakilan masing-masing daerah.

Sebelum penyerahan oleh pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah Provinsi Jawa Timur lebih dahulu menyerahkan LKPD yang diwakili oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Selanjutnya, seluruh daerah mengikuti proses penyerahan secara bergiliran.

Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin Thoha menegaskan bahwa penyampaian LKPD ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

"Penyampaian LKPD ini merupakan bentuk komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Kami sadar bahwa setiap rupiah yang dikelola adalah amanah dari masyarakat. Sehingga harus dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (1/4/2026).

Baca juga: Menuju Munas X, LDII Kediri Perkuat Komunikasi dengan Warga dan Tokoh Daerah

Ia juga menambahkan bahwa penyusunan laporan keuangan tidak sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

"Melalui penyusunan laporan keuangan ini, kami terus berupaya memperkuat prinsip pemerintahan yang bersih, bebas dari praktik korupsi, serta menjunjung tinggi integritas dalam setiap prosesnya," ungkapnya.

Menurutnya, Pemkot Kediri tetap menempatkan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai prioritas utama dalam setiap program dan penggunaan anggaran.

"Pada saat yang sama fokus utama kami tetap pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Seluruh program dan anggaran yang dijalankan diarahkan untuk memberikan manfaat nyata, cepat, dan tepat sasaran bagi masyarakat," tambahnya.

Ke depan, Pemkot Kediri berharap adanya sinergi yang semakin kuat dengan BPK dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Pembinaan dari BPK dinilai penting untuk menjaga konsistensi tata kelola yang baik.

"Nanti akan diaudit. Semoga kami bisa mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian," pungkasnya.

(Luthfi Husnika/TribunMataraman.com)

Editor : Sri Wahyunik