Periode Kedua Mas Dhito di Tengah Efisiensi Anggaran, Pendidikan dan Kesehatan Tetap Jadi Prioritas 

Ringkasan Berita:

• Memasuki awal periode kedua kepemimpinannya Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana langsung dihadapkan pada tantangan kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat.
• Pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) hingga ratusan miliar rupiah memaksa Pemerintah Kabupaten Kediri melakukan penyesuaian anggaran agar pembangunan dan pelayanan dasar tetap berjalan

TRIBUNMATARAMAN.COM, KEDIRI - Memasuki awal periode kedua kepemimpinannya Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana langsung dihadapkan pada tantangan kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat.

Pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) hingga ratusan miliar rupiah memaksa Pemerintah Kabupaten Kediri melakukan penyesuaian anggaran agar pembangunan dan pelayanan dasar tetap berjalan.

Meski ruang fiskal menyempit, bupati yang akrab disapa Mas Dhito itu menegaskan komitmennya untuk tetap memprioritaskan sektor kesehatan dan pendidikan.

Dua bidang layanan dasar tersebut menjadi fokus utama dalam keberlanjutan program di periode keduanya setelah dilantik pada 20 Februari 2025.

Di sektor pendidikan, Mas Dhito memandang pendidikan sebagai instrumen strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kediri.

Karena itu, berbagai program yang telah dirintis pada periode pertama tetap dilanjutkan dan diperkuat, termasuk keberadaan SMA Dharma Wanita Boarding School yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

"Pendidikan, hari ini walaupun sudah ada sekolah rakyat, saya tidak akan pernah melupakan adik-adik yang sudah masuk SMA Dharma Wanita boarding school. Jadi kabupaten kediri itu bisa dibilang punya dua sekolah rakyat," kata Mas Dhito, Jumat (20/2/2026).

Sepanjang tahun 2025, Pemkab Kediri mengalokasikan anggaran Rp 30 miliar untuk program beasiswa pendidikan, meningkat Rp 4 miliar dibanding tahun sebelumnya.

Kendati kondisi keuangan daerah sedang dalam tekanan, anggaran beasiswa dipastikan tidak mengalami pengurangan dan tetap dilanjutkan pada 2026.

"Beasiswa kita tidak kurangi. Kita masih anggarkan Rp30 miliar per tahun. Kita jaga, karena ini mandatory spending, wajib daerah itu punya beasiswa untuk warganya," terangnya.

Baca juga: Jam Pelajaran di Trenggalek Dipangkas Selama Ramadan 2026, Aktivitas Fisik dan PR Dikurangi

Selain beasiswa, perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik juga menjadi bagian dari agenda prioritas.

Hingga akhir 2025, sebanyak 2.208 guru honorer telah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sementara itu, 1.585 guru lainnya diangkat sebagai PPPK paruh waktu, termasuk 579 tenaga kependidikan.

Bagi guru honorer yang belum terakomodasi dalam skema PPPK, baik yang terdaftar di Dapodik maupun non-database, pemerintah daerah tetap memberikan perhatian melalui insentif dan jaminan BPJS Ketenagakerjaan.

Dukungan serupa juga diberikan kepada guru madrasah diniyah (madin). Pada 2025, sebanyak 9.500 guru madin menerima insentif dan jaminan tersebut, dan pada 2026 ditargetkan meningkat menjadi 12.000 orang.