Bahas Pengawasan Etika dan Nomor Plat Khusus, Bupati Kediri Mas Dhito Dukung MKD DPR RI

Ringkasan Berita:

• Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menghadiri kegiatan sosialisasi peran dan fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang digelar di Markas Polres Kediri, Rabu (4/2/2026). 
• Kegiatan ini menjadi forum penting untuk memperkuat pemahaman tentang pengawasan etika anggota legislatif.
• Dalam kesempatan tersebut, Bupati yang akrab disapa Mas Dhito menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan dan peran MKD DPR RI dalam menjaga marwah lembaga legislatif

TRIBUNMATARAMAN.COM, KEDIRI - Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menghadiri kegiatan sosialisasi peran dan fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang digelar di Markas Polres Kediri, Rabu (4/2/2026). 

Kegiatan ini menjadi forum penting untuk memperkuat pemahaman tentang pengawasan etika anggota legislatif.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati yang akrab disapa Mas Dhito menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan dan peran MKD DPR RI dalam menjaga marwah lembaga legislatif.

Mas Dhito menilai mekanisme pengawasan yang dijalankan MKD sudah berjalan efektif dan patut menjadi contoh di tingkat daerah.

"Ada banyak hal yang menginspirasi kami di daerah. Fungsi pengawasan MKD ini efektif dan efisien, bahkan sampai pada aspek etika yang juga diawasi dengan ketat," ucap Mas Dhito.

Mas Dhito menuturkan, hasil sosialisasi tersebut akan menjadi bahan diskusi bersama jajaran legislatif di Kabupaten Kediri, khususnya dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Kehormatan DPRD setempat.

Menurutnya, penguatan peran badan kehormatan di daerah penting dilakukan agar pengawasan terhadap etika dan perilaku anggota legislatif dapat berjalan optimal dan profesional.

"Kinerja MKD DPR RI ini perlu ditiru dan diimplementasikan di tingkat daerah, sehingga fungsi pengawasan badan kehormatan benar-benar berjalan maksimal," ucapnya. 

Baca juga: Tak Hanya Hadiah Rp 1 Miliar, RS BHC Run 2026 Tekankan Lari Sehat dan Aman

Selain membahas pengawasan etika, MKD DPR RI juga menyosialisasikan penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) khusus bagi pimpinan dan anggota DPR RI.

Sosialisasi ini bertujuan memperjelas identitas kendaraan dinas agar mudah dikenali dan tidak disalahgunakan.

Mas Dhito menyebut kebijakan tersebut juga menjadi inspirasi bagi Pemerintah Kabupaten Kediri dalam menertibkan penggunaan kendaraan dinas.

"Kalau nanti ada pejabat dinas di Kabupaten Kediri yang memalsukan atau menggunakan nomor kendaraan tidak sesuai peruntukannya, tentu akan kami beri sanksi," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua MKD DPR RI H. Adang Daradjatun menjelaskan bahwa tugas utama MKD adalah menjaga kehormatan, martabat dan etika seluruh anggota DPR RI, termasuk dalam penggunaan fasilitas negara seperti TNKB.

Adang menyebutkan, sosialisasi ini penting dilakukan menyusul adanya temuan pemalsuan nomor kendaraan khusus DPR RI oleh oknum tidak bertanggung jawab di sejumlah daerah.

"Oleh karena itu, kami memohon dukungan dari Bapak Bupati dan Kapolres untuk bersama-sama mengawasi etika anggota DPR RI di manapun berada," ujarnya.

Baca juga: TERKINI Ada Suara Letusan, Paha Siswa MTs di Lumajang Terkena Peluru Nyasar