Kemenag Kota Kediri Himpun 170 Operator MDT dalam Pembinaan Administrasi dan EMIS

Ringkasan Berita:

• Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Kediri memperkuat tata kelola pendidikan keagamaan.
• Di antaranya melalui penyelenggaraan Pembinaan Administrasi dan Pelatihan Education Management Information System (EMIS) bagi operator Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT). 
• Kegiatan ini digelar di Gedung DMC Pondok Pesantren Wali Barokah pada Selasa (25/11/2025), diikuti oleh 170 lembaga MDT se-Kota Kediri

TRIBUNMATARAMAN.COM, KEDIRI - Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Kediri memperkuat tata kelola pendidikan keagamaan.

Di antaranya melalui penyelenggaraan Pembinaan Administrasi dan Pelatihan Education Management Information System (EMIS) bagi operator Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT). 

Kegiatan ini digelar di Gedung DMC Pondok Pesantren Wali Barokah pada Selasa (25/11/2025), diikuti oleh 170 lembaga MDT se-Kota Kediri.

Kepala Kantor Kemenag Kota Kediri, A Zamroni, menekankan bahwa akurasi data menjadi fondasi penting dalam pengelolaan pendidikan diniyah.

Ia menyebut validasi data EMIS bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan penentu keberlangsungan bantuan bagi lembaga dan pendidik.

"Jumlah siswa dan guru menentukan besaran bantuan yang diberikan. Karena anggaran ini dari daerah, maka pertanggungjawabannya harus jelas dan datanya harus valid melalui EMIS," tegasnya.

Zamroni menjelaskan, MDT memegang peran strategis sebagai lembaga nonformal yang mengisi kekurangan pembelajaran agama di sekolah formal.

Karena itu, ia berharap ke depan MDT juga memperoleh penguatan dari Pemerintah Pusat, terutama terkait anggaran operasional per siswa.

"Lembaga diniyah adalah pilar penting pendidikan karakter. Dukungan negara semestinya makin kuat," jelasnya.

Baca juga: Warga Desa Wagir Kidul Ponorogo Tak Lagi Memutar 5 Km, Material Longsor Sudah Dievakuasi

Dalam pelatihan tersebut, Zamroni turut menyoroti tantangan klasik yang kerap muncul, yakni pergantian operator di pesantren yang menyebabkan pembaruan data tidak konsisten. Ia menilai kondisi itu perlu diatasi secara sistematis.

"Pelatihan ini bertujuan mengatasi kendala tersebut, termasuk memfasilitasi pendaftaran ulang bagi madrasah yang sempat ‘mati suri’ agar dapat kembali aktif," kata Zamroni.

Lebih jauh, ia menyebut kegiatan ini juga menjadi bagian dari langkah strategis menyambut kebijakan nasional pembentukan Direktorat Jenderal Pondok Pesantren (Ditjen Pesantren).

"Ini momentum memperkuat tata kelola lembaga pendidikan agama di Kota Kediri, sekaligus menyesuaikan arah kebijakan nasional," imbuh Zamroni.

Sekretaris Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kota Kediri, Fakhrur Rozi, memberikan apresiasi atas pelatihan ini.

Menurutnya, penguatan kompetensi operator adalah investasi jangka panjang bagi dunia pendidikan diniyah.

"Ditjen Pesantren hadir sebagai payung besar untuk memperkuat tata kelola, kelembagaan, dan pengembangan ekosistem pesantren secara nasional. Ini kebijakan strategis yang kami sambut baik," ungkapnya.

Rozi menegaskan bahwa EMIS bukan sekadar alat pelaporan, tetapi basis data yang memuat identitas lembaga, guru, santri berikut NIK, hingga fasilitas pendukung. Karena itu, kata dia, operator dituntut bekerja cermat dan konsisten. 

"Pelatihan rutin sangat dibutuhkan untuk menjaga akurasi data. Maka operator harus aktif memperbarui data di EMIS supaya tetap valid," tambahnya.

Senada dengan itu, Sekretaris Ponpes Wali Barokah, Daud Soleh, selaku tuan rumah kegiatan, menekankan bahwa tata kelola data merupakan tanggung jawab kolektif di lembaganya.

Ia menyebut Pesantren Wali Barokah yang membawahi empat unit pendidikan selalu melakukan koordinasi berkala.

"Teman-teman operator di tempat kami selalu koordinasi untuk memaksimalkan akurasi data EMIS. Kami melakukan koordinasi dua sampai tiga bulan sekali," kata Daud.

Menurut Daud, ketelitian dalam pendataan sangat berdampak langsung pada keberlangsungan program pendidikan.

Ia menyebut pembaruan data bukan sekadar rutinitas, melainkan bagian dari upaya memastikan kesejahteraan dan hak para pendidik terpenuhi.

"Ini bagian dari memastikan hak lembaga dan pendidik terlindungi. Data yang kuat akan menghasilkan kebijakan yang tepat," tegasnya.

Dengan pelatihan ini, Kemenag Kota Kediri berharap seluruh MDT semakin siap menghadapi tantangan tata kelola pendidikan berbasis data yang akurat, relevan, dan berkelanjutan.

(Luthfi Husnika/TribunMataraman.com)

Editor : Sri Wahyunik