Disbudpar Kota Blitar Usulkan Makam Bung Karno Jadi Makam Nasional ke Pusat, Ini Tujuannya 

TRIBUNMATARAMAN.COM I BLITAR - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Blitar mengusulkan Makam Bung Karno menjadi makam nasional ke pemerintah pusat. 

Dengan begitu, pemeliharaan Makam Bung Karno tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tapi juga tanggung jawab pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Kepala Disbudpar Kota Blitar, Edy Wasono mengatakan, akan mengirim surat permohonan Makam Bung Karno menjadi makam nasional ke pemerintah pusat. 

Disbudpar sudah berkoordinasi dengan Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XI Jawa Timur dan Kementerian Kebudayaan terkait usulan itu. 

"Kami sudah koordinasi terkait status Makam Bung Karno yang greatnya ditingkatkan menjadi makam nasional. Kami akan kirim surat permohonan ke pemerintah pusat," kata Edy, Sabtu (20/9/2025). 

Dikatakannya, kalau usulan dari Disbudpar disetujui, maka yang bertanggung jawab memelihara dan menjaga Makam Bung Karno tidak hanya pemerintah daerah, tapi juga pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. 

Menurutnya, salama ini, pemeliharaan Makam Bung Karno menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. 

"Perlu mengubah regulasi yang menyatakan Makam Bung Karno menjadi tanggung jawab pemda, pemprov, dan pusat. Selama ini, di aturan, tanggung jawab pemeliharaan Makam Bung Karno diserahkan ke pemda," ujarnya. 

Baca juga: Jadi Solusi Permanen, Warga Ploso Lor Kediri Tunggu Kepastian Lokasi Filter Air Bersih

Seperti diketahui, selama ini makam Presiden pertama RI, Ir Sukarno atau Bung Karno menjadi ikon wisata sejarah di Kota Blitar. 

Makam Proklamator RI itu ramai dikunjungi peziarah tidak hanya di Jawa Timur, tapi juga dari luar provinsi. 

Jumlah kunjungan di Makam Bung Karno ketika akhir pekan atau momen libur bisa mencapai 1.000 orang sampai 1.500 orang per hari. 

(Samsul Hadi/TribunMataraman.com)

Editor : Sri Wahyunik