TRIBUNMATARAMAN.COM | SURABAYA - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi memastikan program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) masih menjadi prioritas dalam periode kedua memimpin Surabaya.

Untuk mengoptimalkan program tersebut, Wali Kota Eri juga menggagas program satu data kota Surabaya.

Menurut Wali Kota, aktualisasi data menjadi penting dalam pemberian intervensi kepada masyarakat. Khususnya, warga miskin.

Baca juga: Daftar Proyek di Kota Surabaya yang Akan Dikebut Eri Cahyadi Setelah Dilantik Jadi Wali Kota

Wali Kota Eri pun telah meminta kepada seluruh perangkat daerah (PD) untuk memperbarui data warga miskin.

"Nanti (data) itu yang akan bisa menentukan prioritas anggaran kita di tahun 2025. Tidak ada toleransi lagi maka itu saya minta Februari ini harus selesai karena saya sudah minta sejak tahun lalu,” kata Cak Eri.

Angka kemiskinan di Surabaya sebenarnya telah turun tajam sejak periode pertama kepemimpinan Eri.

Strategi program padat karya dari Pemkot Surabaya bukan hanya mengentaskan pengangguran namun juga berhasil menaikkan pendapatan warga.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Surabaya pada 2024 menyisakan sekitar 116,62 ribu jiwa. Angka ini menurun sekitar 20 ribu jiwa dibanding 2023 yang mencapai 136,37 ribu jiwa.

Dibandingkan data empat tahun terakhir, jumlah penurunan tersebut juga menjadi yang terbanyak.

Rinciannya, pada 2021 angka kemiskinan di Surabaya sempat menyentuh 152,49 ribu jiwa yang kemudian menurun menjadi 138,21 ribu jiwa pada 2022 (turun 14,28 ribu jiwa) dan kembali menurun menjadi 136,37 ribu jiwa pada 2023 (turun 1,84 ribu jiwa).

Apabila dipersentasikan, jumlah penduduk miskin di Surabaya pada 2024 menyisakan 3,96 persen atau lebih rendah dibandingkan 2023 (4,65 persen), 2022 (4,72 persen), 2021 (5,23 persen), dan 2020 (5,02 persen). Angka ini juga jauh lebih rendah dibandingkan data kemiskinan Jawa Timur (9,79 persen) dan nasional (9,03 persen).

Pada 2024, kemiskinan ekstrim di Surabaya juga telah mencapai 0 kasus. Jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari di Surabaya (garis kemiskinan) juga meningkat dari Rp718.370/bulan pada 2023 menjadi Rp742.678/bulan pada 2024.

Terhadap rencana besar tersebut, BPS siap mendukung tersedianya data. Kepala BPS Surabaya, Arrief Chandra Setiawan mengungkapkan, sinkronisasi data antara BPS dengan Pemkot telah dilakukan.

Selain mendukung “Surabaya dalam Angka”, sinkronisasi data tersebut juga mendukung program Satu Data Pemkot Surabaya.

 “Harapan Pak Wali (Eri Cahyadi) kan ingin ada satu data dalam satu genggaman beliau," kata Arrief dikonfirmasi terpisah.

"Misal ada yang perlu mendapatkan batuan, itu beliau bisa tahu. Nah, sampai sekarang masih terkendala data yang dari pusat, kalau datanya tidak ada, berarti kita lakukan dari bottom-up dari dinas-dinas hingga kelurahan,” katanya.

Terkait sinkronisasi data tersebut, pemerintah pusat baru saja menyelesaikan integrasi Data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN).

Ke depan, DTSEN akan menjadi acuan baru bagi seluruh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) dan program pemberdayaan yang lebih tepat sasaran.

Rampungnya DTSEN ditandai dengan penyerahan laporan dari BPS, kemudian ditandatangani oleh Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional  (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.

DTSEN merupakan integrasi tiga pangkalan data utama, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

 (bobby c koloway/tribunmataraman.com)

editor: eben haezer