TRIBUNMATARAMAN.COM - Penjabat Wali Kota Kediri, Zanariah memberikan penjelasan atas pengajuan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), pada Rapat Paripurna DPRD Kota Kediri, Kamis (16/5/2024).

Empat raperda tersebut adalah Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2024–2044, Raperda  Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, Raperda tentang Bangunan Gedung, Raperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Zanariah menjelaskan raperda tentang Rencana tata ruang wilayah Kota Kediri tahun 2024–2044 ini disusun untuk menggantikan Perda Kota Kediri nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana tata ruang wilayah Kota Kediri tahun 2011–2030. 

Hal ini dikarenakan kondisi eksisting Kota Kediri secara umum mengalami dampak karena beroperasinya Bandara Dhoho Kediri dan rencana pembangunan jalan tol Kediri - Tulungagung yang melintasi Kota Kediri. 

Harapannya adanya peraturan daerah baru, Pemkot Kediri akan memiliki panduan strategis yang lebih kuat dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan pengelolaan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang adil, terencana, adaptif dan berkelanjutan. Sehingga dapat memberikan dampak optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Disampaikannya, seiring dengan adanya perkembangan regulasi terkait ketenagakerjaan, berpengaruh terhadap kesesuaian muatan materi dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan ketenagakerjaan sehingga perlu dilakukan perubahan. 

Materi perubahan tersebut diantaranya pengaturan hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh, perlindungan tenaga kerja penyandang disabilitas, pengupahan tenaga kerja, pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan, dan lainnya. 

“Dengan adanya perubahan peraturan daerah ini, harapannya dapat menjadi landasan bagi pemerintah daerah dan stakeholder terkait lainnya dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan,” jelasnya.

Sedangkan Raperda tentang Bangunan Gedung,  ruang lingkup materi yang akan diatur dalam raperda  diantaranya fungsi dan klasifikasi bangunan gedung, standar teknis bangunan gedung, proses penyelenggaraan bangunan gedung, dan lainnya. 

Rancangan perda tentang bangunan gedung akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan bangunan gedung di Kota Kediri.

Khususnya berkaitan dengan persyaratan administrasi maupun teknis bangunan gedung, kesesuaian dengan tata ruang dan standar teknis keandalan bangunan, serta kelestarian lingkungan.

Sementara penjelasan raperda tentang Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, materi pokok yang diatur dalam raperda kebijakan dan arahan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman. 
Raperda ini nantinya akan menjadi acuan operasional bagi seluruh pemangku kepentingan dibidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Kota Kediri.

(didik mashudi/tribunmataraman.com)

editor: eben haezer