TRIBUNMATARAMAN.COM, TRENGGALEK - Pemerintah Kabupaten Trenggalek menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Trenggalek tahun 2024.

Musrenbang tersebut digelar di Kampoeng MTS agrowisata, Desa Karanganom, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, Selasa (14/3/2023).

Dalam pemaparan Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, pada tahun 2024, Pemkab Trenggalek mengambil tema besar yaitu melestarikan lingkungan, mendekatkan layanan, dan mengentaskan kemiskinan ekstrem.

Mas Ipin sapaan akrabnya, juga menggarisbawahi indeks pembangunan ekonomi inklusif yang salah satunya adalah mendorong kontribusi pendapatan perempuan dengan mendorong kewirausahaan perempuan.

"Kemiskinan ekstrem kita saat ini 1,5 persen, sesuai target pak presiden, tahun 2024 harus dipastikan tuntas. Baik dengan cara membantu meringankan beban ataupun menambah penghasilan," kata Mas Ipin, Selasa (14/3/2023).

Pemkab Trenggalek juga akan mengupayakan memberikan subsidi bunga dan membantu untuk mendapatkan KUR bagai para keluarga dengan kemiskinan ekstrem.

"Bahkan kita sediakan offtaker-nya (pasarnya) sehingga (produksinya) sudah pasti ada yang beli dan tidak ada alasan tidak dapat penghasilan," jelasnya.

Lebih lanjut, Mas Ipin menjelaskan pengambilan tema besar melestarikan lingkungan juga bukan tanpa alasan. Masyarakat Kabupaten Trenggalek yang mayoritas berprofesi sebagai petani dan nelayan sangat tergantung dengan keramahan alam.

Jika alam Trenggalek terjaga dengan baik, hasil panen padi hingga ekosistem ikan di laut akan terjaga sehingga pendapatan masyarakatpun akan meningkat.

Sedangkan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, Pemkab Trenggalek sudah mulai dengan program Mening Deh (Makaryo Ning Desa, Desa Hebat).

"Kita sudah mengukur indeks kepuasan masyarakat, masyarakat bisa memberikan penilaian terhadap OPD yang akan berdampak pada TPP (Tambahan Perbaikan Penghasilan) PNS tersebut," ucap Mas Ipin.

Mas Ipin mengajak masyarakat untuk membuka laman skm.trenggalekkab.go.id lalu memilih OPD mana atau ASN siapa yang akan dinilai cukup dengan memasukkan ratingnya.

"Dengan penilai ini, PNS ketemu siapapun pengennya melayani dengan baik biar dapat bintang 4, jadi tidak mikir pungli, tapi mikir bagaimana bisa dapat bintang 4 agar TPP nya tinggi," jelas suami Novita Hardini ini.

Mas Ipin juga memaparkan pada tahun 2022 ada tiga indikator kinerja utama (IKU) yang masih berada di zona merah, yaitu angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan indeks reformasi birokrasi.

Khusus indeks pengangguran terbuka, Kabupaten Trenggalek masih di angka 5,37 persen padahal targetnya 4 persen.

"Faktornya karena ada shifting (peralihan) dari kerja formal ke informal yang sekarang jadi pelaku UMKM dan usaha lainnya," kata Mas Ipin.

Untuk menekan angka tersebut, BPS memberikan saran agar memperbanyak event atau acara di daerah-daerah.

"Tempat wisata kita optimalkan karena di indikator kita mengukur pendapatan dari desa ke kota lalu mereka yang bekerja UMKM bisa mendapatkan penghasilan dari event dan lainnya," ucapnya.

Dalam Musrenbang Kabupaten Trenggalek tersebut terdapat 2.465 usulan dari hasil Musrenbang kecamatan dengan rincian infrastuktur wilayah 1.133 usulan, lalu ekonomi dan sumberdaya alam 527 usulan, PPM (Pemerintah dan pembangunan manusia) 445 usulan, dan Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas, dan Kelompok Rentan (Musrena Keren) 360 usulan.

Sedangkan usulan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Trenggalek berjumlah 1.616 usulan. (*)