TRIBUNMATARAMAN.COM - Lapas Kelas IIB Tulungagung  tengah berupaya mendapatkan izin klinik kesehatan di dalam Lapas.

Klinik ini sudah ada sejak lama, namun belum berdiri secara resmi sebagai klinik sepenuhnya.

Lapas hanya mempunyai izin praktik untuk dokter yang mengampu di dalam Lapas.

“Kalau izin praktiknya kami sudah ada. Namun sebagai klinik, kami belum punya legalitasnya,” terang Kalapas Tulungagung, R Budiman Priatna Kusumah.

Lanjutnya, penting untuk memenuhi legalitas klinik Lapas Tulungagung.

Legalitas ini bagian dari pemenuhan standar sebuah klinik kesehatan.

Untuk mendapatkan izin ini, Lapas Tulungagung berkonsultasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tulungagung.

“Kami sudah berkonsultasi dengan Dinkes. Nanti Dinkes yang akan mengarahkan, apa saja yang perlu dipenuhi,” sambung Budiman.

Klinik ini akan tetap menempati lokasi lama, di dalam Lapas Kelas IIB Tulungagung.

Namun nantinya akan ada perubahan, misalnya ada ruang administrasi dan ruang Tindakan gawat darurat.

Dinkes nantinya yang akan memberi arahan pengaturan ruangan maupun alur pelayanan.

“Ada IGD meski minimalis. Makanya nanti pengaturannya seperti apa, sekat ruangan seperti apa, Dinkes yang akan mengarahkan,” tegas Budiman.

Pemenuhan standar klinik ini diharapkan bisa meningkatkan layanan kesehatan untuk warga binaan.

Meskipun minimalis, setidaknya klinik ini lebih layak digunakan dan lebih humanis.

Selama ini klinik Lapas Tulungagung dilayani oleh satu orang dokter dan satu paramedis.

“Sebenarnya kurang, karena yang dilayani, kalau saat ini mencapai 700 warga binaan,” ungkap Budiman.

Namun jika layanan rutin di dalam Lapas kewalahan, akan dibantu Dinkes Tulungagung.

Salah satunya dengan melakukan pengobatan massal untuk warga binaan.

Pengobatan massal ini bukan hanya untuk mereka yang sakit, namun juga untuk memeriksakan kondisi kesehatan warga binaan.

Selain itu ada dukungan tim kesehatan dari Dinkes yang datang setiap minggu.

Biasanya ada satu tim yang datang beranggotakan 6 orang, terdiri dari dokter dan perawat.

“Dalam kondisi mendesak, kami pasti di-backup penuh  oleh Dinkes. Mereka sangat membantu menjaga kesehatan warga binaan,” ucap Budiman.

Terkait izin klinik, Budiman menargetkan bisa didapat sekitar April atau Mei 2023.

Pemenuhan legalitas ini akan memantapkan pelayanan bagi warga binaan.

(David Yohanes/tribunmataraman.com)

editor: eben haezer