TRIBUNMATARAMAN.com | TULUNGAGUNG - Kantor Pos Tulungagung berkoordinasi dengan Pemkab Tulungagung, untuk menyalurkan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT).

Kesiapan ini untuk merespon Instruksi Presiden yang mengubah penyaluran BPNT dari barang menjadi tunai.

"Sekarang masih siap-siap, masa kesiapan sudah dimulai. Dalam minggu ini mulai dibayarkan," terang Eksekutif Manajer Kantor Pos Tulungagung, Edi Mulyo Utomo, Senin (21/2/2022).

Baca juga: Bu Risma Minta Pendamping dan Bank Gercep Salurkan BPNT ke Rumah-rumah Penerima Bantuan

Lanjut Edi, penyaluran tahap pertama dilakukan untuk 3 bulan, Januari-Maret 2022.

Dengan besaran Rp 200.000 per bulan, setiap Kelurga Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan Rp 600.000.

Alokasi untuk Kabupaten Tulungagung sebanyak 36.217 KPM.

"Pembayaran akan dilakukan per kecamatan. Di setiap kecamatan akan ada 3-5 titik pembayaran," sambung Edi.

Sebelumnya Kantor Pos akan mengirimkan surat pemberitahuan (SP) kepada KPM.

SP ini yang dijadikan dasar untuk mengambil BPNT tunai.

Pengambilan wajib membawa SP dan KTP asli masing-masing KPM.

Pengambilan bisa diwakilkan kepada orang yang ada di satu Kartu Keluarga (KK).

Syaratnya orang itu harus membawa KTP asli, KK asli dan KTP asli milik penerima.

Nantinya petugas pembayaran akan mengambil foto dukumen asli itu.

"Jadi tidak ada foto kopi, semua dokumen harus asli," tegas Edi.

Setiap titik pembayaran akan diperbanyak juru bayar.

Hal ini untuk mengantisipasi agar tidak ada kerumunan dan antrean.

Selain pembayaran lewat titik pembayaran yang disebar ini, pembayaran juga dilayani di kantor pos.

Ada pula layanan pengantaran untuk menjangkau KPM yang sakit.

"Pihak desa bisa melapor ke Kantor Pos, biar nanti kami yang antar," ujar Edi.

Edi meyakinkan pihaknya sanggup menyalurkan bantuan pangan tunai ini secara baik.

Sebab pihaknya telah berpengalaman menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST).

Perubahan BPNT menjadi tunai disambut positif warga.

Sebab selama ini nilai barang yang disalurkan kurang dari Rp 200.000 per paket.

Bahkan dari hitungan kasar, setiap paket nilainya bisa berkurang hingga Rp 50.000.

"Ini doa dari warga miskin yang dipermainkan BPNT. Sekarang tunai, mau dikurangi Rp 1000 saja pasti akan ketahuan," ucap Yoyok, salah satu warga penerima BPNT.  (David Yohanes)