TRIBUNMATARAMAN.com | KEDIRI - Pemkot Kediri bakal bekerja keras mewujudkan capaian target kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri 2020-2024 serta  percepatan pemulihan dampak Covid-19. 

Hal ini disampaikan Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar saat membuka Musrenbang Perubahan RPJMD Kota Kediri di Grand Panglima Resto, Kamis (4/11/2021).

Upaya itu dilakukan dengan melanjutkan prioritas pembangunan bidang ekonomi, kesehatan dan perlindungan sosial serta bidang lainnya melalui dukungan 10 program unggulan. 

Ke 10 program tersebut yaitu, Prodamas Plus, Service City Card (Kartu Melayani), Open And Clean Government, Asuransi Kesehatan Universal (UHC); Home Care Kondisi Darurat, Lansia dan Balita, Pendidikan gratis dan berkualitas, Pengembangan usaha milik RW (Koperasi RW), Penciptaan 15.000 wirausaha baru, Satu kelurahan datu RTH dan Kampung Keren (Kreatif Dan Independen). 

“Di 10 poin ini kita ingin menciptakan lapangan pekerjaan dan wirausaha baru. Itu nanti yang akan kita push karena itu sudah bisa dilakukan saat ini tentunya dengan protokol kesehatan,” jelasnya.

Diungkapkan, perubahan RPJMD Kota Kediri tidak mengubah visi dan misi RPJMD awal. Di mana Visi RPJMD Kota Kediri tahun 2020-2024 adalah Kota Kediri Unggul dan Makmur Dalam Harmoni. 

Visi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 4 misi, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan berintegritas berorientasi pada  pelayanan prima dan teknologi informasi, mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing berbasis nilai agama dan budaya, memperkuat perekonomian daerah  yang berbasis potensi unggulan daerah dan pengembangan ekonomi kreatif yang berkeadilan serta mewujudkan Kota Kediri yang aman, nyaman, dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan. 

Berdasarkan data statistik, pandemi Covid-19 berpengaruh signifikan terhadap indikator makro ekonomi Kota Kediri. 

Antara lain, pertumbuhan ekonomi tahun 2019 sebesar 5,47 persen terkontraksi menjadi minus 6,25 persen pada tahun 2020. 

“Hal ini bisa terjadi karena memang di Kota Kediri ini pure kota perdagangan, jasa dan pendidikan. Jadi ketika lockdown, berdampak pada semuanya,” jelasnya.

Untuk tingkat inflasi tahun 2019 sebesar 1,83 persen menjadi 1,93 persen pada tahun 2020, tingkat pengangguran terbuka tahun 2019 sebesar 4,22 persen menjadi 6,21 persen pada tahun 2020, serta tingkat kemiskinan tahun 2019 sebesar 7,16 menjadi 7,69 pada tahun 2020.

 “Kita menginginkan pembangunan Kota Kediri harus serempak. Tidak hanya pemerintahnya saja, tapi kita melakukan pembangunan ini bersama-sama. Saat ini kita juga butuh partisipasi untuk turut menentukan keberhasilan pembangunan di Kota Kediri yang berkelanjutan,” ajaknya.

Sementara Kepala Bakorwil I Madiun Eddy Supriyanto mengingatkan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tertuang dalam dokumen RPJMD dan RPJMN tahun 2020 - 2024. 

Eddy melanjutkan, RPJM dalam Provinsi Jatim yang difokuskan pada arahan kewilayahan untuk Kota Kediri yaitu pengembangan sektor potensial yaitu sektor industri pengolahan, meningkatkan aksesibiltas dan konektifitas, meningkatkan akses pelayanan dasar air minum, sanitasi dan hunian, peningkatan kualitas SDM dan akses pelayanan pendidikan, mitigasi dan kesiapsiagaan bencana dan kerjasama antar daerah.