Vinanda Wali Kota Kediri Hadiri Forum KPK, Bahas Penguatan Pencegahan Korupsi Daerah

TRIBUNMATARAMAN.COM | KEDIRI - Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati menghadiri forum koordinasi nasional yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi.

Kegiatan ini berlangsung di Auditorium Bhineka Tunggal Ika, Lantai 16 Gedung Merah Putih KPK RI, Jakarta, Selasa (17/6/2025).

Forum ini mengusung agenda utama 'Koordinasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah Sektor Tertentu Melalui Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD)' dan 'Monitoring Controlling Surveillance For Prevention (MCSP)'.

Kegiatan tersebut merupakan implementasi dari tugas koordinasi KPK sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Pertemuan ini juga menjadi tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Kepala Daerah yang digelar Maret 2025 lalu di Yogyakarta, dalam rangka memperkuat komitmen pemerintah daerah terhadap upaya pemberantasan korupsi secara sistemik.

Vinanda menegaskan forum ini bukan hanya sebagai kegiatan formalitas, melainkan sebagai momentum untuk memperkuat semangat bersama dalam membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. 

"Forum ini bukan sekadar pertemuan administratif, tapi ruang memperkuat komitmen tata kelola pemerintahan bersih," kata Vinanda.

Ia juga menekankan bahwa pemenuhan indikator MCSP di tahun 2025 tidak boleh berhenti pada pelaporan administratif semata.

Menurutnya, yang lebih penting adalah bagaimana indikator tersebut diterjemahkan ke dalam kebijakan yang benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

"Melalui pertemuan ini, kami ingin menegaskan bahwa reformasi birokrasi dan penguatan integritas harus berdampak langsung, tidak sekadar di atas kertas," tutur wali kota perempuan termuda itu.

Vinanda juga menyampaikan harapannya agar KPK terus memberikan pendampingan terhadap langkah-langkah pencegahan korupsi yang tengah dibangun Pemkot Kediri. Kolaborasi lintas sektor menurutnya sangat penting dalam mewujudkan budaya kerja yang berintegritas di semua lini pemerintahan.

"Sinergi antara eksekutif, legislatif, dan pengawas internal adalah kunci membangun sistem yang tidak hanya taat aturan, tetapi juga menjunjung nilai-nilai integritas serta kepercayaan publik," tambah Vinanda.

(Luthfi Husnika/TribunMataraman.com)

editor: eben haezer