Demo Sopir Truk di Surabaya Bawa Sound Horeg Agar Aspirasinya Didengar

TRIBUNMATARAMAN.COM | SURABAYA - Aksi unjuk rasa Ribuan sopir yang tergabung dengan Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) akhirnya sampai di depan kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan, Surabaya, Kamis (19/6/2025). 

Membawa sound horeg dan dua keranda, mereka menyuarakan aspirasinya terkait penerapan kebijakan operasi over dimension over loading (ODOL) yang dianggap merugikan para sopir.

Ketua GSJT, Angga Firdiansyah mengatakan, mereka membawa sound horeg ke kantor gubernuran sebagai upaya agar seluruh keluhan dan tuntutan mereka didengar.

Baca juga: BREAKING NEWS - Sopir Truk Gelar Demo Besar-besaran di Surabaya, ini yang Mereka Tuntut

“Agar suara kami didengar. Dan dua keranda yang kami bawa hari ini sebagai simbol matinya keadilan bagi kami para sopir,” kata Angga.

Angga menegaskan, ada sejumlah tuntutan yang disampaikan ke Pemprov Jatim hari ini.

Pertama, mereka ingin agar pemerintah menghentikan operasi atau razia ODOL.

“Karena sebetulnya Indonesia belum mampu untuk menerapkan (peraturan larangn) ODOL, harusnya pemerintah memberikan regulasi dulu memberikan kebijakan berupa regulasi minimal untuk angkutan logistik berupa tarif angkutan logistik,” tegasnya.

Karena kenyataannya di lapangan, sopir pun tidak ingin membawa muatan berlebihan. Mereka malah ingin membawa muatan yang ringan dengan pendapatan maksimal. 

“Tarifnya selama ini tidak ditentukan. Yang ada adalah kesepakatan antara driver dan pemilik barang. Tidak ada regulasi khusus yang mengatur tarif tersebut,” ujarnya.

Para sopir yang selama ini mengangkut muatan berlebih, menurut Angga, mereka hanya ingin memenuhi kebutuhan industri dan kebutuhan pasar.

“Kami ini sudah demo sejak tahun 2022. Dan awalnya kami setuju aturan itu karena untuk keselamatan teman-teman. Tapi seiring berjalan, kami ingin pemerintah harus memberikan kebijakan-kebijakan yang jelas melalui regulasi-regulasi yang jelas terutama tarif angkutan logistik,” tegasnya.

“Jadi kami bukan ingin menolak ODOL tapi temen-temen ingin agar selesaikan dulu kerancuan yang ada di pemerintah karena kalau ODOL ditetapkan secara tidak langsung akan merugikan banyak pihak,” imbuh Angga.

“Dan sejauh ini dalam operasi ODOL sebenarnya yang kasian sopirnya. Kalau ada kerusakan barang, tetap sopir yang bertanggung jawab atau kehilangan barang juga sopir,” pungkasnya.

(fatimatuz zahroh/tribunmataraman.com)

editor: eben haezer