Pengangkatan CPNS dan PPPK di Kabupaten Kediri Dimulai Tengah Tahun Ini

TRIBUNMATARAMAN.COM | KEDIRI – Pemerintah Kabupaten Kediri memastikan proses pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2025 akan dilakukan lebih awal, yaitu pada bulan Juni mendatang.

Sementara itu, untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), proses pengangkatan ditargetkan rampung paling lambat Oktober 2025.

Kepastian tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Pengadaan Informasi dan Fasilitasi Profesi ASN BKD Kabupaten Kediri, Andri Sugianto. Dia mengatakan bahwa kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi pemerintah pusat yang menekankan percepatan proses pengangkatan ASN di seluruh Indonesia.

"Sesuai instruksi pusat. Pengangkatan CPNS dilakukan paling lambat bulan Juni 2025, sedangkan PPPK tahap I dan II diselesaikan paling lambat pada Oktober 2025," kata Andri saat dikonfirmasi, Jumat (25/4/2025). 

Berdasarkan data BKD, sebanyak 139 peserta dinyatakan lolos seleksi CPNS tahun lalu. Sementara itu, pada seleksi PPPK tahap pertama, sebanyak 630 peserta berhasil lolos dan kini menanti proses lanjutan. Meski demikian, proses pengangkatan masih harus menunggu verifikasi final dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), khususnya untuk penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP).

"Semua pengajuan sudah dikirim tepat waktu. Sekarang tinggal menunggu verifikasi dari BKN agar NIP bisa segera diterbitkan," imbuhnya. 

Andri menambahkan, meski informasi ini sudah disampaikan melalui Kementerian PAN-RB secara nasional, pemerintah daerah tetap perlu menunggu proses administratif resmi dari BKN sebelum pelantikan bisa dilaksanakan.

Untuk mendukung kelancaran proses, BKD Kabupaten Kediri telah menyiapkan segala keperluan administratif dan teknis, mulai dari penyusunan SK hingga pemetaan unit kerja tempat ASN akan ditempatkan. Koordinasi dengan berbagai instansi juga terus dilakukan untuk menghindari kendala yang berpotensi menunda jadwal yang telah ditetapkan.

"Fokus kami saat ini memastikan semua tahapan berjalan sesuai rencana, terutama agar pengangkatan tidak molor. Transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi prinsip utama," tegasnya.

(Isya Anshori/TribunMataraman.com)

editor: eben haezer