Unusa Raih Klaster Mandiri, Perkuat Komitmen dalam Riset dan Pengabdian Masyarakat

TRIBUNMATARAMAN.COM | Surabaya – Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) memulai tahun 2025 dengan pencapaian gemilang setelah resmi ditetapkan sebagai perguruan tinggi dalam Klaster Mandiri untuk bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 

Status ini diperoleh berdasarkan Keputusan No. 1114/E5/PG.02.00/2024 yang dirilis akhir tahun lalu.

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unusa, Achmad Syafiuddin, mengungkapkan bahwa pencapaian ini membuka banyak peluang strategis bagi kampus, termasuk keleluasaan dalam meninjau usulan penelitian secara mandiri.

"Menjadi bagian dari Klaster Mandiri berarti kami dapat melakukan review internal dengan tim reviewer dari Unusa sendiri. Saat ini, kami telah memiliki tujuh dosen yang memenuhi syarat sebagai reviewer," ujar Syafiuddin dalam kegiatan Pelatihan Reviewer Kemendiktisaintek yang digelar di Auditorium Mini Kampus C, Selasa (15/4/2025).

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Unusa akan terus memperkuat roadmap riset yang telah dirancang. Fokus riset tidak hanya diarahkan pada kontribusi akademik, namun juga pada implementasi nyata di tengah masyarakat serta sektor industri.

Baca juga: Optimalisasi Program Nasional, Gubernur Jatim Ajak Banyuwangi Temui Para Menteri

“Kami telah membentuk pusat-pusat riset seperti CEHP dan TB Center, serta mengembangkan kelompok riset kolaboratif baik di lingkup internal maupun lintas perguruan tinggi, termasuk internasional,” tambahnya.

Meski telah meraih status prestisius ini, Syafiuddin menegaskan pentingnya menjaga semangat kerja dan produktivitas. 

“Klasterisasi ini bukan titik akhir. Justru menjadi tantangan agar kita tidak terlena, tapi terus survive dan berkontribusi nyata,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Prof. Dr. Ir. Hotniar Siringoringo dari Universitas Gunadarma turut menyampaikan bahwa untuk mempertahankan status Klaster Mandiri, perguruan tinggi harus memenuhi sejumlah indikator, seperti kualitas penelitian dosen, produktivitas publikasi, jenjang jabatan fungsional, serta akreditasi program studi.

“Selain mendapatkan alokasi dana penelitian dan pengabdian yang lebih besar, perguruan tinggi juga memiliki kewenangan menunjuk satu reviewer dari internal, sedangkan satu lainnya ditunjuk oleh DPPM Ditjen Diktiristek,” jelas Prof Hotniar.

Namun, ia mengingatkan pentingnya menjaga integritas dalam proses penilaian. 

Reviewer harus obyektif dan mengikuti standar yang ditetapkan oleh Dikti, agar hasil penilaian adil dan tidak merugikan peneliti lain.

Ia juga membeberkan, bahwa menjadi reviewer bukan perkara mudah. 

“Minimal bergelar doktor, memiliki jabatan Lektor, pernah memimpin riset multi-tahun, dan punya publikasi internasional bereputasi. Selain itu, wajib mengikuti bimbingan teknis dari Ditjen Dikti sebagai bentuk komitmen terhadap standar penilaian nasional,” pungkasnya.

(Sulvi Sofiana/tribunmataraman.com)

editor: Eka Silviana (int)