Halal Bihalal dengan Bos Maspion Grup, Khofifah Gubernur Jatim Minta Jangan Ada PHK di Jawa Timur

TRIBUNMATARAMAN.COM | SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menerima kunjungan silaturahim sekaligus halal bihalal dengan bos Maspion Grup, Alim Markus di kediaman Jemursari Surabaya, Rabu (2/4/2025).

Kedatangan pria yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jatim tersebut disambut hangat oleh Gubernur Khofifah.

Bahkan menurutnya kedatangan Alim Markus menjadi simbol harmonis antara Pemprov Jatim dengan sektor industri.

Baca juga: Kadin Jatim Sebut Kepercayaan Pengusaha dan Masyarakat Pada Pemerintah Makin Merosot

Dibalut dengan diskusi, dalam pertemuan tersebut, Gubernur Khofifah turut menitipkan pesan pada Bos Maspion Grup agar menjaga semangat iklim usaha perusahaannya dan terus mengupayakan agar tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada para pekerja.

“Terima kasih atas kunjungan silaturahmi Bapak Alim Markus, bos Maspion Grup. Kami mengapresiasi bahwa beliau datang ke kediaman kami untuk halal bihalal ,” ujar Gubernur Khofifah.

“Dan memang tadi kami sempat menitipkan pesan khusus pada Pak Alim, beliau pelaku usaha sukses dan paling senior di Jawa Timur agar jangan sampai ada PHK pada pekerja. Jikalau ada pengurangan produksi, kami berharap lebih memilih untuk pengurangan jam kerja atau pengurangan hari kerja, dibandingkan PHK,” imbuhnya.

Ditegaskan Gubernur Khofifah bahwa kondusivitas dunia industri sangat diandalkan oleh Jatim dalam pembukaan lapangan kerja. Di tengah kondisi ekonomi saat ini, setiap bertemu dengan pengusaha padat karya, selalu yang ia sampaikan adalah jangan ada PHK pada kalangan pekerja.

Berdasarkan data BPS, sejak Januari-Februari 2025, Apindo mencatat 40 ribu pekerja terkena PHK. Sementara, berdasarkan catatan Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker), sepanjang Januari - Desember 2024, terdapat 77.965 orang di PHK.

Jumlah ini meningkat dibandingkan PHK karyawan di 2023 yang menyasar 64.855 unit. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan jumlah PHK karyawan terbanyak pada 2024 yaitu 17.085 orang pekerja. Setelah itu diikuti oleh Jawa Tengah sebanyak 13.130 orang dan Banten sebanyak 13.042 orang.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tidak ingin kondisi itu terjadi di provinsi yang dipimpinnya itu. Karena itu, dia selalu meminta kepada pengusaha agar sebisa mungkin untuk tidak melakukan PHK terhadap karyawannya.

“Itu selalu saya pesankan semua perusahaan-perusahaan besar. Saya menitipkan agar jangan ada PHK. Kalau terpaksa  jam kerjanya nya saja dikurangi. Tapi jangan sampai ada PHK. Permintaan itu juga saya sampaikan ke Pak Alim Markus,” kata Khofifah.

Lebih lanjut ia sebutkan, pengusaha harus memprioritaskan kesejahteraan pekerja dan mencari solusi alternatif selain PHK.  Hal ini juga selaras dengan kebijakan pemerintah pusat yang menegaskan agar tidak ada PHK massal bagi tenaga honorer pada tahun 2025.

"Pemerintah provinsi Jawa Timur sangat memperhatikan kesejahteraan pekerja dan tidak ingin ada PHK ," kata Khofifah.

Gubernur Khofifah juga menekankan pentingnya pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kita harus mencari solusi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan masyarakat," katanya