LIPSUS - Terdampak Efisiensi Anggaran, Budy Catering Putar Siasat Demi Hindari Opsi PHK Karyawan

TRIBUNMATARAMAN.COM | KEDIRI - Kediaman Eko Budi Wasono di kecamatan Desa Tertek Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, tampak sibuk , Sabtu (15/2/2025) sore.

Di sana, di dapurnya terbentang meja besar terbuat dari aluminum.

Di atas meja tersebut, berbagai bahan masakan sudah siap untuk diolah. Seorang perempuan berusia kira-kira 60 tahun, tampak cekatan meramu berbagai bahan masakan yang ada.

Baca juga: LIPSUS - Anggaran Pemda Dipangkas, Industri Perhotelan di Wilayah Mataraman Was-Was

Di bagian sisi dapur yang lain, beberapa perempuan yang lebih muda, terlihat mempersiapkan kotak-kotak kardus. Hari itu mereka harus menyiapkan pesanan makanan dari klien.

Selain ibu-ibu, beberapa pemuda juga membersihkan bahan baku makanan seperti bawang merah dan putih untuk diolah menjadi bumbu dapur. 

Di sela-sela pekerjaan itu nampak pria berkaos hitam dengan badan agak sedikit gempal sedang mengarahkan ibu-ibu yang tengah sibuk memasak.

Dialah Eko Budi Wasono, pengusaha catering dengan brand Budy Catering.

Dalam pembicaraan santai dengan jurnalis Tribunmtaraman.com, Eko mengakui bahwa dirinya pun khawatir pada dampak kebijakan efisiensi anggaran.

“Meski sampai saat ini belum terasa signifikan (dampaknya),” kata Eko.

Dia menyebutkan, umumnya, di bulan Januari dan Februari, instansi-instansi pemerintahan masih melakukan perencanaan anggaran.

“Jadi pesanan catering masih relatif sedikit,” lanjutnya.

Sejak lama, Budy Catering mendapat kepercayaan untuk menyediakan makanan dari beberapa OPD dan Satker di Kabupaten Kediri. Di antaranya dari bagian Kesejahteraan Rakyat, Dinas Kominfo, Biro Pembangunan, Inspektorat, dan BKD kabupaten Kediri.

Namun, belakangan jumlah pesanan dari instansi-instansi tersebut terasa berkurang. Kendati demikian, Eko tak mau berdiam diri alias pasrah.

Saat pesanan dari instansi pemerintahan berkurang, dia harus memaksimalkan penjualan ke klien dari sektor swasta. Misalnya perusahaan atau individu.

"Meskipun ada pengurangan pesanan dari dinas, kami masih bisa mendapatkan pemasukan dari penjualan di luar sektor pemerintahan," tambahnya. 

Untuk menghadapi kemungkinan penurunan pesanan akibat efisiensi anggaran, Budy Catering menyesuaikan harga jual sesuai dengan biaya produksi. Karena itu dia sangat berharap agar harga kebutuhan pokok di pasar juga stabil, sehingga biaya produksi tak membengkak, dan berdampak pada penurunan kualitas makanan yang mereka buat.

Hal ini dilakukan agar mereka tidak sampai dihadapkan pada opsi melakukan PHK atau mengurangi jumlah karyawan. Dia menyebut, saat ini Budy Catering memiliki sekitar 40 karyawan.

Rata-rata karyawan yang Budi rekrut adalah dari tetangga sekitar yaitu ibu dan remaja. Mereka kebanyakan adalah janda, anak yatim dan putus sekolah. 

Budi yang telah lama bergelut di bidang kuliner mengaku tak tega jika dampak efisiensi anggaran ini nantinya akan bisa merumahkan mereka.

Sebab ia telah menganggap para karyawan yang bekerja adalah sebagai keluarganya. 

"Kami menerapkan sistem kekeluargaan. Banyak karyawan kami adalah ibu-ibu janda, yatim, dan putus sekolah. Saat ini ada sekitar 40 karyawan yang bekerja dengan kami," ungkapnya. 

Budy lebih memilih berharap harga bahan pokok di pasar tetap stabil daripada mengeluhkan dampak efisiensi anggaran terhadap industri katering miliknya.

Meskipun kebijakan efisiensi anggaran akan diterapkan pemerintah, ia tetap mendukungnya secara penuh.

"Kami mendukung kebijakan pemerintah, tetapi stabilitas harga bahan baku juga penting agar usaha kami tetap bisa berjalan dengan baik," pungkasnya.

Putar Siasat

Opsi PHK juga dihindari pengusaha hotel yang terdampak kebijakan efisiensi anggaran. 

General Manager Favehotel Kediri, Kasila Arimba Grace, mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah harus tetap diikuti, meskipun memberikan dampak serius bagi industri perhotelan dan pariwisata. Namun, menurutnya, pelaku usaha tidak bisa hanya pasrah tanpa mencari solusi alternatif.

"Kami belum bisa mengukur dampaknya secara maksimal karena Januari dan Februari memang periode paceklik bagi hotel. Namun, Alhamdulillah, hingga saat ini masih cukup baik," katanya, Senin (17/2/2025). 

Kasila menambahkan, sektor perhotelan masih mendapat pemasukan dari pasar pemerintahan, dan bahkan lebih baik dibanding tahun sebelumnya.

Biasanya, di awal tahun, baik pemerintah maupun perusahaan swasta mulai menjalankan anggaran mereka, sehingga tingkat okupansi hotel pun meningkat. 

Namun, tantangan baru muncul karena Maret adalah bulan Ramadan, yang biasanya juga menjadi periode sepi bagi hotel. 

Untuk menyiasati penurunan tingkat hunian selama bulan puasa, Favehotel Kediri menghadirkan program khusus seperti acara buka puasa bersama dan ngabuburit yang telah berjalan selama dua tahun terakhir dengan hasil yang terus meningkat. 

"Jika market dari pemerintah di Kabupaten mulai berkurang, kami akan mencoba menjangkau pasar di tingkat provinsi," tambahnya. 

Selain itu, hotel ini juga mencari sumber pendapatan lain melalui inovasi bisnis, seperti menjual makanan ringan di area Car Free Day (CFD) Simpang Lima Gumul (SLG).

Produk unggulan yang mereka jual adalah jajanan berbahan dasar ketan, yang diberi nama Jajan Setan.

Selain itu, program Barbeque Night yang telah diuji coba pada malam tahun baru juga mendapatkan respons positif, dengan tingkat keterisian mencapai 120 persen dari target awal. 

Kasila menegaskan bahwa meskipun ada tantangan ekonomi, pihaknya berkomitmen untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan. 

"Dari masa pandemi Covid-19 hingga sekarang, kami tidak pernah melakukan PHK. Kami selalu berusaha bertahan bersama karena semua orang tetap membutuhkan penghasilan," katanya. 

(isya anshori/tribunmataraman.com)

editor: eben haezer