Batal Lolos Seleksi PPPK, Puluhan Guru Honorer Datangi Kantor DPRD Jember

TRIBUNMATARAMAN.COM | JEMBER - Sebanyak 22 guru honorer mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember, Jawa Timur, Rabu (22/1/2025).

Hal tersebut mereka lakukan karena kelulusannya dalam seleksi PPPK 2024 dibatalkan. 

Kedatangan para guru honorer ini didampingi pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Ketua PGRI Jember, Supriyono mengatakan 22 guru honorer yang hadir ini protes karena kelulusannya dalam seleksi PPPK kemarin mendadak dibatalkan.

"Dan menjadi korban kebijakan. Karena mereka pada 7 Januari 2025  sudah dinyatakan lulus PPPK. Selanjutnya, melakukan proses berkas yang dibutuhkan untuk mengurusi administrasi kelengkapan PPPK," ujarnya.

Menurutnya, pada 14 Januari 2025 mendadak terbit surat edaran dari bupati Jember tentang perubahan status kriteria honorer Kategori 2 (K2) dari tidak lulus menjadi lulus.

“Kami tidak ada masalah tentang K2 diluluskan, karena memang Panselnas meminta K2 secara otomatis lulus.  Namun hal itu berdampak pada 22 honorer yang sudah dinyatakan lulus, berubah menjadi tidak lulus," kata Supri.

Supri menduga ada kelalaian panitia seleksi, yang membuat 22 honorer sudah dinyatakan lulus PPPK, kemudian berubah menjadi tidak lulus. 

“Mestinya kalau sudah dinyatakan lolos, honorer K2 Ini jangan ikut  tes, langsung saja diinformasikan, baru sisanya yang tes. Tapi ini tidak, mereka ikut akhirnya tidak lulus,” tutur dia.

Oleh karena itulah, para guru honorer ini mendatangi kantor DPRD Jember untuk mengadukan masalah pembatalan kelulusan mereka pada seleksi PPPK.

"Untuk meminta keadilan, mereka meminta penjelasan terkait dengan cara pembatalan kelulusan PPPK tersebut. Tapi Karena DPRD Jember sedang ada kegiatan  di luar kota, kami tidak bisa bertemu,” imbuh Supri.

Sementara itu, Nur Lailatul Mukaromah, seorang guru honorer yang dibatalkan lulus menjadi PPPK mengaku kecewa. Sebab sudah terlanjur mengurus berkas, tiba-tiba kelulusan seleksi dibatalkan sepihak.

“Sudah sepuluh hari kami dinyatakan lulus dan sudah mengurusi berkas, disitu tiba-tiba ada pemberitahuan kami tergeser oleh honorer K2,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto mengaku telah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Pemkab Jember, serta OPD lain agar memetakan potensi masalah dalam seleksi PPPK 2024.

"Bahkan pontensi masalah itu ada yang di luar dugaan para kepala OPD. Salah satunya munculnya peraturan tenaga honorer kriteria 2  dapat afirmasi nilai sehingga otomatis lulus PPPK," tanggapnya.

Namun dalam perjalanannya, kata dia, ada 22 orang kriteria honorer K2 ikut mendaftar seleksi PPPK 2024 tahap I secara online, sesuai petunjuk teknis dari Panselnas.

"Setelah resume pendaftaran online keluar ternyata munculnya bukan tanaga honorer K2, tetapi tenaga non-ASN. Sempat dikonfirmasi ke BPSDM, tetapi BPSDM bilang tidak papa nanti akan disesuaikan data Dapodik," ucap Widarto.

Namun mereka tidak lolos setelah hasil seleksi PPPK keluar. Kemudian para tenaga honorer K2 ini protes ke BPSDM Pemkab Jember.

"BPSDM mengambil langkah dan bupati mengirim surat kepada Panselnas, untuk merubah. Karena sesuai peraturan mereka dapat afirmasi nilai dan otomatis lolos," tutur politisi PDI Perjuangan ini.

Widarto menyesalkan, Panselnas justru merubah data peserta yang lolos seleksi PPPK tahap 1. Sehingga memunculkan masalah dikalangan guru honorer.

"Kan ada seleksi tahap II nanti dan itu belum tahap tes, ada sebanyak 400 formasi yang diperebutkan. Harusnya 22 K2 ini diambilkan dari 400 sekian kuota diseleksi tahap II," papar pria berkaca mata ini.

(imam nawawi/tribunmataraman.com)

editor: eben haezer