Hacker Bjorka Kembali Bikin Repot Pemerintah, Bobol Data NIK dan NPWP Termasuk Milik Keluarga Jokowi

TRIBUNMATARAMAN.COM | SURABAYA - Sosok hacker dengan identitas Bjorka kembali membikin repot pemerintah Indonesia. 

Baru-baru ini, hacker Bjorka disebut-sebut membobol data NIK dan NPWP 6 juta orang, termasuk milik Presiden Jokowi. 

Informasi ini dibagikan oleh akun X @FalconFeedsio yang menyebutkan bahwa anggota breach forum mengklaim telah mendapatkan data dari Dirjen Pajak Kemenkeu RI yang mengandung informasi nama, NIK, NPWP, alamat, email, nomor telepon, dan tanggal lahir. 

Akun X milik Teguh Aprianto, @secgron,  Rabu kemarin juga mengunggah tangkapan layar sebuah akun bernama Bjorka yang menjual enam juta data NIK dan NPWP.

Data tersebut dijual di sebuah forum seharga 10.000 dolar AS atau setara Rp 153 juta (kurs Rp 15.300). 

"Sebanyak enam juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yg bocor diantaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email dll," tulis akun X @secgron. 

Dalam sampel data yang dibagikan akun Bjorka, terdapat nama Presiden Jokowi dan anak-anaknya yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. 

Kemudian ada juga nama menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, hingga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. 

"NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yg diberikan oleh pelaku," ungkap akun X @secgron.

Menanggapi hal ini, media sosial resmi Ditjen Pajak RI mengumumkan bahwa saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman terkait hal tersebut. 

"Sehubungan dengan adanya informasi dugaan kebocoran data yang beredar di linimasa.  Bersama ini Taxmin sampaikan bahwa saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman terkait hal tersebut," demikian disampaikan akun X @DitjenPajakRI, Kamis (19/9/2024) siang. 

Hal senada disampaikan  Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Dwi Astuti.

Kata dia, pihaknya masih belum dapat mengonfirmasi kebenaran informasi tersebut lantaran masih dilakukan pendalaman. 

(eben haezer/tribunmataraman.com)