Ketua Banggar DPR RI Usulkan Sejumlah Kebijakan Fiskal 2025 ke Pemerintah RI

Sejak konversi program minyak tanah ke LPG, kebutuhan impor LPG kita terus meningkat. Dalam rentang 2015-2023, kebutuhan impor LPG kita mencapai 51,4 juta ton, dilain pihak setiap tahun kita bisa ekspor gas alam dengan nilai yang cukup fantastis. Periode 2015-2023 nilai ekspor gas alam kita mencapai 70,2 miliar USD.

Dalam jangka pendek, transformasi energi kita yang bersandar ke minyak bumi termasuk LPG harus di geser ke listrik, sebab kita memiliki produksi listrik yang besar, dan di topang oleh suplai batubara yang memadai. Namun kebijakan energi tidak boleh terhenti di listrik, sebab transformasi pembangkit listrik PLN tidak boleh hanya bertumpu pada PLTU.

Oleh sebab itu, bauran kebijakan energi baru dan terbarukan kedepan harus lebih progresif. Pada tahun 2015 bauran energi terbarukan masih 4,9 persen, di tahun 2022 bauran energi terbarukan mencapai 12,3 persen, meskipun tumbuh baik, namun butuh lompatan yang lebih besar, karena itu dibutuhkan kebijakan afirmasi. Idealnya proporsi bauran energi baru dan terbarukan lima tahun kedepan minimal mencapai 30 persen.

3. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Tenaga kerja kita yang bekerja saat ini berjumlah 142,1 juta, ironisnya 54,6 persen diantaranya lulusan SMP kebawah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja kita terserap di sektor informal. Dengan demikian, kita belum mendapatkan manfaat maksimal dari bonus demografi.

Index Pembangunan manusia kita masih peringkat 6 ASEAN, dibawah Singapura, Brunai, Malaysia, Thaiand dan Vietnam. Balita, sebagai generasi masa depan kita masih mengalami prevalensi stunting sebanyak 21 persen. Afirmasi untuk memperbaiki kualitas SDM sebagai daya saing utama harusnya jadi perhatian utama kedepan. Setidaknya kedepan index pembangunan manusia kita bisa melampaui Vietnam,Thailand, dan Malaysia.

4. Infrastruktur

Kebijakan fiskal harus mendorong penguatan program infrastruktur, terutama infrastruktur yang menopang ketiga program diatas. Dengan demikian belanja infrastruktur bisa lebih fokus, apalagi kita tidak memiliki ruang fiskal yang longgar karena tergerus berbagai kewajiban mandatori, subsidi, dan kewajiban pembayaran bunga dan pokok utang. (*)

(TribunMataraman.com)