Ketua Banggar DPR RI Usulkan Sejumlah Kebijakan Fiskal 2025 ke Pemerintah RI

Ketua Banggar DPR RI Usulkan Sejumlah Kebijakan Fiskal 2025 ke Pemerintah RI jaman Presiden Jokowi

Editor: Rendy Nicko
PDIP
Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim, Said Abdullah sudah mulai mengerucutkan nama Risma untuk jadi penantang Khofifah di Pilgub Jatim 2024. 

TRIBUNJATIMTIMUR.COM - Presiden Joko Widodo yang menyampaikan Nota Keuangan RAPBN 2025 dalam pidatonya kepada DPR RI yang mana pemerintah mengusulkan asumsi ekonomi makro; target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen, Inflasi 2,5 persen, suku bunga SBN 10 tahun 7,1 persen, nilai tukar rupiah Rp. 16.100 /USD, harga minyak mentah Indonesia 82 USD/barel, lifting minyak bumi 6000 ribu barel/hari, dan lifting gas 1.005 ribu barel setara minyak/hari.

Pada pembahasan dengan Banggar DPR nanti, Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah berencana mengusulkan beberapa hal. Termasuk berharap pemerintah setuju target pertumbuhan tahun depan minimal 5,4 persen. 

Sebab itu angka moderat, dan menjadi modal kita tahap setahap mengembalikan angka pertumbuhan tinggi seperti masa lalu, kita pernah tumbuh 6-7 persen, seperti yang diharapkan Presiden (terpilih) Prabowo Subianto.

Namun sejak krisis moneter 1998, pertumbuhan ekonomi kita tertahan di 5 persenan hingga kini.

Dia memperkirakan, The Fed akan menurunkan suku bunga, sehingga nilai tukar (kurs) rupiah bisa kita patok lebih rendah.

"Saya berharap bauran kebijakan pembayaran valas juga bisa lebih beragam, sehingga ketergantungan terhadap USD bisa kita kurangi. Dengan demikian kurs bisa lebih rendah di level Rp. 15.900- 16.000/USD," ucap Legislator PDI Perjuangan.

Demikian halnya dengan suku bunga SBN bisa kita dorong lebih rendah, sebab kita sudah menghadapi beban bunga utang yang semakin tinggi, dan tertinggi di ASEAN. Idealnya suku bunga SBN bisa di level 6,7 persen.

Dari sisi kebijakan fiskal, ke depan hendaknya pemerintah lebih fokus pada program program yang lebih urgen ditengah kondisi fiskal yang terbatas.

Beberapa agenda kebijakan strategis yang perlu di topang oleh kebijakan fiskal tahun depan, seperti :

1. Program kemandirian pangan.

Sejak 2014 sampai 2023 jumlah kumulatif impor beras nasional mencapai 8,95 juta ton beras. Kalau kita hitung, 2019-2023 nilai impor beras nasional mencapai 1,95 miliar USD. Impor gula juga tidak kalah fantastis. Tahun lalu saja impor gula mencapai 5,07 juta ton dengan nilai 2,88 miliar USD. Komoditas lainnya seperti kedelai, susu, jagung, daging sapi, sayuran, buah semuanya impor.

Pada tahun 2023 lalu, ekspor hasil pertanian kita 6,5 miliar USD, sedangkan nilai impornya mencapai 11,59 miliar USD, sehingga defisit impor hasil pertanian mencapai 5,0 miliar USD.

Kita perlu program kemandirian pangan yang lebih fokus, yakni mendorong pangan pokok agar tidak bertumpu pada beras, sebab kita memiliki keanekaragaman pangan pokok yang beragam; umbi, sagu, dan sorgum. Program teknologi pangan harus mendorong tumbuhnya industrial farming, optimalisasi lahan tidak produktif, serta meningkatkan hasil laut sebagai kekayaan pangan masa depan yang lebih sehat.

2. Program kemandirian energi

Dalam rentang 2015-2023 impor minyak mentah kita mencapai 69,3 miliar USD, sementara ekspor kita hanya 30,1 miliar USD, sehingga ada defisit 39,2 miliar USD. Demikian juga dengan nilai impor hasil minyak mencapai 165,2 miliar USD, sedangkan nilai ekspor hanya 17,9 miliar USD yang berakibat defisit sangat dalam 147,3 miliar USD.

Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved