Anggota DPRD Jember Sebut Ada 40 Ribu Anak di Jember Tidak Sekolah

TRIBUNMATARAMAN.COM - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember, Hadi Supa'at mengungkapkan, masih ada 40 ribu anak tidak sekolah (ATS) hingga sekarang.

Menurutnya, data tersebut berdasarkan hasil survei Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2020 yang dipublikasikan UNICEF 2023. 

Dia menilai, data ini sangat mengkhawatirkan dalam upaya pemerintah dalam program pembangunan manusia. Sebab pendidikan adalah sektor utama untuk mencetak generasi unggul.

"Masih terdapat angka putus sekolah yang cukup tinggi hingga mencapai 40 ribu anak tidak sekolah (ATS), dari berbagai tingkatan," ujarnya, Rabu (12/6/2024).

Hadi mengatakan, pemicu utama anak tidak sekolah masih didominasi karena faktor ekonomi keluarga serta pernikahan dini.

"Peran serta keluarga faktanya juga mempengaruhi tingkat keinginan anak untuk sekolah.Untuk itu, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendorong Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, agar lebih intensif melakukan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan bagi masa depan anak," katanya.

Selain itu, dia juga meminta agar Dinas Pendidikan Kabupaten Jember bukan bukan hanya melaksanakan rutinitas belajar mengajar saja, tetapi juga mensosialisasikan pentingnya sekolah kepada masyarakat.

"Sehingga permasalahan ATS ini dapat tertanggulangi dengan baik. Dan untu mencapai tujuan itu, kami menilai stimulus Bea Siswa perlu dilakukan evaluasi, agar dapat dimanfaatkan sebesar–besarnya bagi mereka, keluarga kurang mampu," ulas Hadi.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Jember, Hendy Siswanto mengaku telah mengkonfirmasi hasil survey yang dilaksanakan oleh UNICEF di 8 Desa di Jember. 

"Dari Data tersebut, para ATS ini telah diikutkan pada program kesetaraan kejar paket di 2 PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) dan memberikan tambahan keterampilan Bersama PKK Kabupaten Jember melalui pelatihan eco print /membatik dengan bahan dasar ramah lingkungan dan mudah didapatkan," tanggapnya.

Hendy juga mengungkapkan, pada tahun 2024 Pemkab Jember akan melakukan Kembali lakukan rekonfirmasi data ATS dengan melibatkan seluruh organisasi terkait.

"Unsur organisasi pemerintah dan non pemerintah, Satuan pendidikan, Masyarakat, DUDI dan UNICEF untuk mengetahui identifikasi data lebih detail tetang penyebab ATS dan mencari solusi," paparnya.

" Serta mendorong terbentuknya PKBM di setiap kecamatan. Sementara anak yang masih usia sekolah disarankan ditampung di sekolah negeri dengan program Pendidikan gratis," imbuhnya.

(imam nawawi/tribunmataraman.com)

editor: eben haezer