Daftar Rincian Terbaru 43 Desa di Tulungagung yang Dilewati Proyek Tol Kepanjen-Tulungagung-Blitar

TRIBUNMATARAMAN.COM - Daftar 43 Desa Kabupaten Tulungagung yang direncanakan akan melewati proyek jalan tol Kepanjen-Tulungagung atau Agungblijen.

Pemerintah sedang merencanakan proyek jalan tol Agungblijen yang akan menghubungkan Kecamatan Kepanjen di Kabupaten Malang dengan Kabupaten Tulungagung.

Proyek ini termasuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).

Jalan tol yang juga dikenal sebagai tol Kepanjen-Tulungagung ini akan melintasi tiga kabupaten di Jawa Timur, yakni Malang, Blitar, dan Tulungagung.

Baca juga: Daftar 69 Desa di Bojonegoro Terdampak Tol Ngawi-Bojonegoro-Tuban, Kecamatan Kepohbaru Terbanyak

Di Kabupaten Tulungagung, jalan tol ini direncanakan melewati 43 desa yang tersebar di tujuh kecamatan.

Ketujuh kecamatan yang akan dilalui proyek tol ini di Tulungagung meliputi: Rejotangan, Ngunut, Sumbergempol, Kedungwaru, Tulungagung (Kota), Boyolangu, dan Gondang.

Berikut adalah rincian 43 desa di Kabupaten Tulungagung yang direncanakan akan terdampak oleh proyek jalan tol Kepanjen-Tulungagung atau Agungblijen:

1. Kecamatan Ngunut

Desa Sumberejo Kulon

Desa Sumberingin Kidul

Desa Sumberingin Kulon

Desa Kacangan

Desa Karanganom

Desa Pandansari

Desa Purworejo

Desa Samir

2 Kecamatan Gondang

Desa Rejosari

Desa Sepatan

Desa Tawing

Desa Bendo

Desa Dukuh

Desa Kendal

Desa Notorejo

3. Kecamatan Boyolangu

Desa Bono

Desa Boyolangu

Desa Karangrejo

Desa Tanjungsari

Desa Wajak Kidul

Desa Wajak Lor

Desa Waung

4. Kecamatan Tulungagung (Kota)

Kelurahan Kedungsoko

Kelurahan Kutoanyar

5 Kecamatan Sumbergempol

Desa Doroampel

Desa Podorejo

Desa Sambijajar

Desa Tambakrejo

Desa Wonorejo

6. Kecamatan Rejotangan

Desa Banjarejo

Desa Blimbing

Desa Jatidowo

Desa Karangsari

Desa Pakisrejo

Desa Panjerejo

Desa Rejotangan

Desa Sumberagung

Desa Tanen

Desa Tegalrejo

Desa Tenggur

Desa Tugu

7. Kecamatan Kedungwaru

Desa Plosokandang

Desa Ringinpitu

Konsultasi Kapan Proyek dan Wilayah yang Dilewati Kepanjen-Tulungagung

Kementerian PUPR RI melakukan Konsultasi Publik kelayakan pembangunan jalan Tulungagung-Blitar-Kepanjen (Agungblijen), Selasa (22/2/2022) di Hotel Narita Tulungagung.

Kegiatan ini diikuti tujuh camat dan 43 Kepala Desa di Kabupaten Tulungagung, yang wilayahnya akan dilalui proyek ini.

Specialist Environment Konsultan Tol Agungblijen, Redit, mengatakan konsultasi publik untuk menjaring aspirasi masyarakat sebelum tol dibangun.

"Ini masih tahap awal sekali," ujar Redit selepas acara.

Salah satu usulan yang disampaikan kepala desa adalah pemindahan exit tol dari Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru ke wilayah Kecamatan Ngunut.

Menurutnya perubahan usulan ini sangat dinamis dan memungkinkan dilakukan.

Asalkan pemerintah daerah memberikan masukan dan permintaan tertulis, dengan alasan yang jelas.

"Sebenarnya (exit tol) sangat mungkin berubah. Pemerintah daerah silakan sampaikan permintaan tertulis," sambung Redit.

Terkait detail proyek nantinya akan disampaikan oleh tim Land Acquisition and  Resettlement Action Plan (Larap)  atau Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Permukiman Kembali.

Tim ini yang akan melakukan sosialisasi dari desa ke desa yang terdampak.

Tim Larap pula yang menentukan batas proyek dan draf Analisa Mengendai Dampak Lingkungan (Amdal).

"Jadi prosesnya masih panjang, belum lagi menyesuaikan tata ruang setiap daerah," tegasnya.

Karena itu paling cepat proyek ini bisa dieksekusi 2023.

Tol Agungblijen diproyeksikan menghubungkan ruas Malang-Kepanjen.

Selain itu ruas tol ini juga akan terkoneksi tol Kediri-Tulungagung.

"Tol ini diharapkan bisa menjadi tonggak kebangkitan ekonomi wilayah sekitar," tandas Redit.

Dalam konsultasi ini kepala para desa berharap segera bisa mendapatkan titik lokasi proyek di setiap desa.

Alasannya kepastian itu akan dijadikan materi sosialisasi kepada warga.

Ridwan dari pihak Konsultan mengatakan, detail lokasi proyek sudah ada.

Mulai dari jumlah bidang tanah, luas tanah hingga pemilik lahan semuanya sudah lengkap.

Semua akan disampaikan oleh Tim Larap.

Namun Tim Larap akan koordinasi dulu dengan pihak terkait, seperti Bappeda, Badan Pertanahan Nasional, Pemkab Tulungagung, Dinas Lingkungan Hidup, Tata Ruang,  Kecamatan dan Desa.

"Hal ini dilakukan untuk menghindari gejolak  sosial di masyarakat," terangnya.

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Mataraman

(David Yohanes/ tribunMataraman.com)