Demo Warga Terdampak Tol Kediri

BREAKING NEWS - Warga Terdampak Tol Kediri Demo Tuntut Transparansi Harga Ganti Rugi Lahan

Puluhan warga yang terdampak pembangunan jalan tol di Kota Kediri menggelar unjuk rasa di depan Balai Kota Kediri, Rabu (24/1/2024).

Penulis: Didik Mashudi | Editor: eben haezer
didik mashudi
Sejumlah warga terdampak pembangunan tol Kediri menggelar unjuk ras di depan Balai Kota Kediri. 

TRIBUNMATARAMAN.COM - Puluhan warga yang terdampak pembangunan jalan tol di Kota Kediri menggelar unjuk rasa di depan Balai Kota Kediri, Rabu (24/1/2024).

Mereka memprotes nilai ganti rugi yang tidak transparan.

Warga mengusung sejumlah poster berisi protes nilai ganti rugi yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Karena nilai lahan di jalan provinsi ternyata lebih rendah dibandingkan dengan jalan kampung.

Beberapa poster yang dibawa seperti, "Pak Jokowi Tolong Kami Pak", "Pak Abubakar Mana Janjimu Ganti Untung",  "Masa Depan Kami Tergadaikan Dengan UGR Rendah" dan "Bu PJ Kalau Tidak Bisa Bekerja Pulang Saja". 

Setelah berorasi, perwakilan warga ditemui Bagus Hermawan Apriyanto, pejabat Kesbangpol Kota Kediri yang menampung aspirasi yang disampaikan masyarakat. 

Tohari, perwakilan warga usai berdialog dengan warga menjelaskan, nilai ganti rugi yang diberikan tidak transparan.

"Nilai ganti rugi Jl Suparjan hanya Rp 5,2 juta per meter sedangkan Jl Inspeksi Brantas yang merupakan gang buntu malah Rp 5,6 juta per meter," jelasnya.

Atas fenomena tersebut warga terdampak jalan tol menuntut adanya transparansi nilai ganti rugi. "Kalau tiga kali, tiga kali semua, kalau dua kali, dua kali semuanya, kalau satu kali, satu kali semuanya," jelasnya.

"Kalau tetap seperti ini tidak ada keadilan dan transparansi," ungkapnya.

Diakui Tohari, memang benar ada warga terdampak jalan tol yang mendapatkan ganti rugi dua kali dan tiga kali. 

Warga terdampak pembangunan jalan tol di Kota Kediri meliputi Kelurahan Mojoroto, Bujel dan Gayam. 

Sementara hasil dialog  perwakilan warga dengan pihak Pemkot Kediri sepakat dalam waktu seminggu untuk membahas berkaitan dengan tuntutan yang disampaikan masyarakat terdampak.

"Dari perwakilan Penjabat Walikota dapat memahami yang menjadi tuntutan kita. Orang bodoh saja sudah tahu jalan nasional dan jalan buntu mahal yang mana," ungkapnya.

(didik mashudi/tribunmataraman.com)

editor: eben haezer

Berita Terkait

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved