Biaya Tes Kesehatan di Puskesmas Dianggap Mahal, KPU Nganjuk Khawatir Rekrutmen KPPS Sepi Pendaftar

TRIBUNMATARAMAN.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nganjuk, Jawa Timur, khawatir rekrutmen KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) Pemilu 2024 akan sepi peminat karena mahalnya biaya pemeriksaan kesehatan di Puskesmas. 

Sementara, surat keterangan kesehatan menjadi salah satu prasyarat untuk mengikuti rekrutmen KPPS. 

KPU Nganjuk sendiri membutuhkan ribuan Petugas PPS untuk ditempatkan di 3.266 TPS. 

Ketua KPU Kabupaten Nganjuk, Pujiono mengatakan, biaya pemeriksaan calon KPPS di Puskesmas yang ada di setiap Kecamatan di Kabupaten Nganjuk sebesar Rp 77.500. Pemeriksaan tersebut terdiri dari pemeriksaan tekanan darah, kolesterol, dan gula darah.

"Tentunya dengan mahalnya tarif pemeriksaan kesehatan di Puskesmas tersebut saat ini membuat kami khawatir akan kesulitan untuk mendapatkan pendaftar KPPS sesuai yang ditargetkan," kata Pujiono, Jumat (8/12/2023).

Selain itu,  banyak PPK yang menyebutkan kalau Kepala Puskesmas kurang memberikan respon atas pemeriksaan kesehatan calon KPPS di Kabupaten Nganjuk.

"Tentu ini membuat kami sebagai penyelenggara Pemilu sedikit kecewa, karena seolah kurang ada dukungan kepada kami dalam menyelenggaran Pemilu tahun 2024," tandas Pujiono.

Kata dia, KPU Nganjuk sebenarnya sudah bertemu langsung dan memohon dukungan dari Pj Bupati Nganjuk terkait fasilitas layanan kesehatan bagi calon KPPS di Kabupaten Nganjuk. 

Saat itu Pj Bupati Nganjuk meminta waktu untuk berkoordinasi dengan OPD terkait dan Forpimda.

Kata dia, Mendagri sebenarnya juga telah mengeluarkan surat kepada semua Kepala Daerah untuk memberikan dan membantu fasilitas kepada KPU dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Hal itu didasarkan atas Mendagri tidak menginginkan ada petugas kelelahan saat menjalankan proses tahapan coblosan dan penghitungan Pemilu.

"Untuk itulah, berdasarkan surat dari Mendagri tersebut Pemkab Nganjuk dapat memberikan fasilitasi pemeriksaan kesehatan bagi calon KPPS, sehingga dengan adanya fasilitasi tersebut maka minat warga mendaftar sebagai KPPS cukup tinggi," ucar Pujiono.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, dr Hendriyanto saat dikonfirmasi mengatakan, besaran tarif pemeriksaan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Perda Kabupaten Nganjuk. Dengan demikian tarif pemeriksaan tersebut besaranya sama di semua Puskesmas di Kabupaten Nganjuk.

(ahmad amru muiz/tribunmataraman.com)

editor: eben haezer