Ribuan Buruh Demo di Surabaya Menuntut Kenaikan Upah Minimum, Berikut Rute yang Dilewati

Bukti dari ketidakberpihakan pemerintah pada buruh yang paling terlihat, menurut Fauzi adalah dengan terbitnya aturan PP No 51 Tahun 2023 terkait penetapan UMP UMK tahun 2024. Dimana dalam aturan itu terdapat formulasi UMK tahun 2024 yang tidak boleh naik tinggi. 

"Bisa dibayangkan bahwa sesuai aturan PP No 51, kenaikan hanya Rp 36 ribu. Sedangkan harga beras sekarang saja berapa. Tentu tidak akan bisa memenuhi kebutuhan hidup para pekerja," tegasnya.

Namun, Fauzi menegaskan bahwa penetapan UMK dilakukan oleh Gubernur. Bukan pemerintah pusat maupun bupati wali kota yang sifatnya hanya mengusulkan. Sehingga para pekerja hanya bisa mengandalkan Gubernur aagar dalam hal ini bisa mengambil jalan keluar terbaik.

"Kami berharap Gubernur sebagai eksekutor dan penentu penetapan UMK tahun 2024 bisa mengambil jalan keluar terbaik. Meskipun kami juga paham bahwa perusahaan akan berat dan ekonomi sedang lesu, kami berharap agar usulan kenaikan UMK tahun 2023 sebesar 15 persen," tegasnya.

"Agar ring 1 bisa naik sekitar Rp 200 ribu. Usulan kami Surabaya bisa naik Rp 270 ribu, Sidoarjo dan sekitarnya di ring 1 juga tidak jauh dari itu. Kami berharap ini bisa disetujui," imbuh Fauzi.

Padahal jika PP No 51 Tahun 2023, kenaikan UMK di Surabaya akan hanya berkisar Rp 165 ribu. Untuk itu pihaknya berharap Gubernur Khofifah bisa mengambil kebupusan yang paling bijak.

Fauzi mengatakan bahwa dalam rapat semalam, Gubernur Khofifah mendengarkan semua aspirasi para buruh. Namun hingga semalam Fauzi menyebut belum ada kepastian penetapan. 

"Beliau menyapa senyum pada buruh dan mendengarkan. Namun dalam menjawab kebijakan penetapan UMK ini beliau menyebut akan istikhoroh dulu. Maka kita akan doakan hasilnya akan baik untuk pekerja," tegas Fauzi. 

(tony hermawan/fatimatuz zahroh/tribunmataraman.com)

editor: eben haezer