Hasil Survey DPKP, Kawasan Kumuh di Kota Kediri Masih Tersisa 223 Hektare

TRIBUNMATARAMAN.COM - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Kediri melakukan survei 46 kelurahan untuk melihat perkembangan pembangunan infrastruktur di Kota Kediri. 

Kegiatan survei kelurahan melibatkan 12 petugas telah berlangsung sejak 15 Mei hingga 15 Juli 2023. 

Menurut M Ferry Djatmiko, Plt Kepala DPKP Kota Kediri menjelaskan, survei sebelumnya dilakukan pada 2022 yang  dibakukan dalam SK Walikota Kediri Nomor 188.45/254/419.033/2022.

Berdasarkan surat keputusan tersebut, luasan kumuh di Kota Kediri 535,78 hektar, kemudian mengalami penurunan sebesar 311,84 hektar.

Kemudian pada 2022 sisa luasan wilayah kumuh di Kota Kediri tersisa 223,94 hektar. “Data terakhir kita update mana saja kawasan kumuh sekaligus melakukan pembaharuan database,” jelasnya. 

Dijelaskannya, penurunan kawasan kumuh disebabkan karena adanya intervensi pada Prodamas Plus yang banyak menyasar pada bidang infrastruktur lingkungan dan drainase.

Metode survei yang dilakukan dengan menggali informasi melalui audiensi dengan ketua RT sesuai dengan indeks indikator kumuh sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/2018 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. 

“Ada beberapa kelurahan yang memfasilitasi mengundang RT kemudian tim survei datang diwawancarai apa saja yang bermasalah lalu kita data," jelasnya. 

Dengan kegiatan survei DPKP Kota Kediri memiliki data terbaru tentang kawasan kumuh yang ada di Kota Kediri serta pembaharuan data terbaru yang ke akan digunakan sebagai data dasar Review Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) di setiap kelurahan.

(didik mashudi/tribunmataraman.com)

editor: eben haezer