Dianggap Tak Serius, Pemkot Batu Disomasi Yayasan Museum HAM Munir

TRIBUNMATARAMAN.COM - Yayasan Museum HAM Munir (MHM) melayangkan somasi kepada Pemkot Batu, Senin (5/6/2023).

Somasi ini merupakan buntut dari buntunya komunikasi antara Yayasan MHM dengan Pemkot Batu.

Sebelumnya, ada perjanjian kerjasama pengelolaan Museum Munir di Kota Batu, antara Pemkot Batu yang saat itu di tandatangani oleh Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko, dan perwakilan Yayasan MHM, Suciwati yang juga merupakan istri Munir, di Balai Kota Among Tani Kita Batu, pada 28 November 2022 silam. 

Baca juga: Setelah Bertahun-tahun Dinanti, Museum HAM Munir di Kota Batu Akan Segera Beroperasi

Menurut Suciwati, dalam penandatanganan Kesepakatan Bersama (KSB) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengelolaan Museum HAM Munir Kota Batu dengan Pemkot Batu, lingkup kerjasamanya meliputi, penyediaan tenaga ahli, penyusunan rencana pengembangan dan isi Museum, penyelenggaraan pameran, dan pelaksanaan kegiatan di museum.

Sesuai dengan PKS yang telah ditandatangani, Yayasan MHM memiliki kewajiban untuk menyediakan tenaga ahli, menyusun rencana pengembangan museum, dan memberikan dukungan dalam pembelajaran HAM, dan promosi wisata pendidikan HAM.

Sementara pemerintah kota Batu memiliki kewajiban untuk menetapkan tenaga ahli dalam pengelolaan museum, melaksanakan pengelolaan museum, menetapkan rencana pengembangan, dan penyelenggaraan kegiatan eksibisi dan pembelajaran HAM.

“Yayasan MHM telah memenuhi kewajiban yang telah disampaikan dalam kesepakatan tersebut, tetapi sampai sekarang ini belum mendapat kejelasan tentang bagaimana langkah-langkah pengembangan museum dilakukan. Bangunan museum yang telah jadi tetap belum dimanfaatkan sesuai dengan rencana, tetapi pengembangan isi museum sampai sekarang tetap belum terlaksana,” kata Suciwati, Senin (5/6/2023).

Selain itu, Suciwati menilai, alih-alih mempercepat kerjasama pengembangan dan operasionalisasi Gedung Museum, Pemkot Batu justru dinilai melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukkannya sebagai museum HAM, karena museum digunakan untuk menyimpan gending-gending dan tari-tari.

“Saya melihatnya ini dipakai alih fungsi,” ujarnya.

Lebih lanjut Suciwati menuturkan, Yayasan MHM dalam berbagai kesempatan telah berupaya menjalin komunikasi, mempertanyakan, dan mendesak pemerintah Kota Batu, dalam hal ini Dinas Pariwisata Kota Batu, untuk segera melaksanakan langkah-langkah pengembangan museum sesuai dengan rancang bangun museum.

Namun sampai sekarang masih belum ada kejelasan tentang perencanaan dan langkah pengembangan museum tersebut dari Dinas Pariwisata Kota Batu.

Oleh karena itu, Yayasan MHM mendesak pemerintah kota Batu untuk segera memutuskan dan menjalankan agenda pengembangan museum sesuai MoU dan PKS secara transparan dan menjelaskan masalah-masalah yang dihadapi dalam pengembangan itu kepada publik.

“Untuk itu, Yayasan MHM akan melayangkan somasi kepada Pemerintah Kota Batu untuk segera menyelesaikan pembangunan Museum HAM Munir,” jelasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan dari Kepala Dinas Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Arief As Shiddiq, terkait somasi tersebut. 

(dya ayu/tribunmataraman.com)

editor: eben haezer