Akan Dibayar Tahun ini, Berikut Nilai Ganti Untung Pembebasan Lahan Tol-Kediri Tulungagung

TRIBUNMATARAMAN.COM - Tim Panitia Pengadaan Tanah Tol Kediri-Tulungagung telah mulai melakukan sosialisasi kepada para warga terdampak.

Proses pembayaran ganti untung tanah warga yang dilewati tol akan dibayarkan tahun 2023.

Menurut Ketua Tim Pengadaan Tanah Tol Kediri-Tulungagung, Zulfawardi, pembayaran tergantung dari proses identifikasi obyek tanah dan pemiliknya.

Baca juga: Daftar 14 Desa Tulungagung Terdampak Proyek Jalan Tol Kediri-Tulungagung, Pembebasan Lahan Dimulai

"Pihak pemrakarsa menyatakan sudah siap melakukan pembayaran. Tergantung kecepatan Satgas A dan Satgas  B di lapangan." terang Zulfawardi. 

Satgas A  mengurusi pengukuran, dan Satgas  B yang mengurusi yuridis menyangkut data kepemilikan tanah.

Tim B yang akan menghitung bangunan di atas lahan, dan menghitung tegakkan pohon di atasnya

Proses sosialisasi pertama dilakukan di dua kelurahan di Kecamatan Tulungagung.

Disusul sosialisasi kedua di Desa Balerejo, Kecamatan Kauman, Jumat (10/2/2023).

Tanah masyarakat menjadi prioritas pertama karena bisa lebih cepat diselesaikan.

"Ada tanah dengan karateristik khusus seperti Tanah Kas Desa, tanah wakaf, Perhutani dan aset Kabupaten. Itu semua butuh waktu," ujar Zalfawardi.

Sebelumnya PT Gudang Garam selaku pihak pemrakarsa tol Kediri-Tulungagung telah menyiapkan dana Rp 2,7 triliun untuk pengadaan tanah.

Dari jumlah itu Kabupaten Tulungagung mendapat sekitar Rp 491 miliar lebih.

Sementara Kota kediri sebesar Rp 700 miliar dan Kabupaten Kediri Rp 1 triliun lebih.

Dengan demikian wilayah Kabupaten Tulungagung yang paling kecil dibandung dua wilayah lainnya.

Masih menurut Zulfawardi, mayoritas wilayah Kabupaten Tulungagung yang dilewati tol adalah kawasan persawahan.

Kota Kediri lebih banyak menyerap anggaran karena lahannya ada di kawasan perkotaan dan banyak mengenai permukiman.

Sementara Kabupaten Kediri lebih mahal karena mayoritas lahan ada di daerah ini.

"Sekitar 70-80 persen Tulungagung ada di kawasan persawahan. Sementara Kota Kediri kebanyakan permukiman dan lahan perkotaan yang sudah mahal," sambungnya.

Untuk mempercepat proses Satgas A dan Satgas B, Zulfawardi akan menyiapkan patok batas tanah.

Pengadaan patok ini menggunakan sistem padat karya.

Tim akan menyediakan biayanya, sementara pengerjaannya akan diserahkan ke desa.

Patok yang terbuat dari kayu ini nantinya akan dibagikan kepada warga  terdampak tol Kediri-Tulungagung.

Pemilik lahan yang akan memasang patok tanda batas ini di tanahnya masing-masing.

"Senin depan kami akan entry meeting dengan Kepala Dusun atau Ketua RT RW untuk pemasangan patok ini," pungkas Zulfawardi.

(David Yohanes/tribunmataraman.com)

editor: eben haezer