98 Persen Warga Kota Kediri Sudah Tercover BPJS Kesehatan 

TRIBUNMATARAMAN.COM - Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2024 di Balai Kelurahan Bandar Lor, Selasa (7/2/2023). 

Kegiatan ini juga dihadiri Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar yang memberikan pengarahan sekaligus capaian hasil pembangunan selama 2022 di Kota Kediri.

"Saya menyampaikan beberapa capaian dan amanat dari Bapak Presiden yang perlu kita perhatikan dalam perencanaan pembangunan tahun 2024 mendatang,” ungkapnya.

Walikota menuturkan capaian 2022 jaminan kesehatan di Kota Kediri sudah mencapai angka 98 persen. Hal itu berarti sebesar 98 persen warga Kota Kediri telah terdaftar dan tercover dalam BPJS. 

Pada kesempatan itu Walikota berpesan kepada para RT, agar mencari warga Kota Kediri yang belum terdaftar BPJS untuk kemudian didaftarkan khususnya warga yang kurang mampu.

Walaupun masih dalam pandemi Covid-19, Pemkot Kediri mampu menyelenggarakan pelatihan kerja dan melatih 2.903 warga. 
Dalam hal pembangunan infrastruktur, Kota Kediri mampu membangun saluran air sepanjang 151.297 meter. Panjang saluran tersebut seperti menempuh perjalanan dari Kediri sampai dengan ke Kota Solo. 

Sementara di bidang pemerintahan, ada  beberapa yang telah dicapai seperti nilai SAKIP dengan kategori BB, Opini WTP selama 8 tahun berturut-turut sejak 2014.

Selain itu Kota Kediri juga dinobatkan sebagai Kota Toleran, beberapa waktu lalu juga mendapat penghargaan dalam Kompetisi Inovasi Layanan Publik (Kovablik).

Walikota juga menyampaikan yang menjadi amanat Presiden Joko Widodo dalam hal stunting dan kemiskinan ekstrem. "Stunting dapat terjadi bila anak kurang gizi atau ketika hamil ibu mengalami anemia," jelasnya. 

Hal tersebut harus segera dideteksi agar segera dilakukan intervensi sehingga anak tidak stunting. Semua itu menjadi perhatian semua pihak, jangan sampai ada angka stunting khususnya di Kota Kediri. 

Walikota yang akrab disapa Mas Abu menyampaikan ingin mengintervensi supaya tidak stunting sejak kecil dengan biasakan anak-anak untuk datang ke posyandu. 

"Saya titip pesan jika menemukan indikasi stunting segera lapor untuk segera diintervensi. Harus juga diberi ASI eksklusif selama 6 bulan kecuali kondisi tertentu yang mengharuskan anak diberi susu formula,” jelasnya .

Dalam hal kemiskinan ekstrem, Walikota mengatakan Presiden menargetkan  tahun 2024 tidak ada kemiskinan ekstrem di Indonesia. 
Di Kota Kediri, kemiskinan ekstrem masih ada sebanyak 5.510 jiwa. Sehingga semua pihak harus ikut serta bersama-sama dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Kegiatan Musrenbang Kecamatan Mojoroto dihadiri Kepala OPD di Lingkungan Pemkot Kediri, Camat se-Kota Kediri, Lurah se-Kecamatan Mojoroto, dan perwakilan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, kelompok organisasi masyarakat tingkat kecamatan.

(didik mashudi/tribunmataraman.com)

editor: eben aezer