Unjuk Rasa PKL Simpang Lima Gumul

PKL Simpang Lima Gumul Unjuk Rasa di Kantor Pemkab Kediri, Sempat Saling Dorong Dengan Polisi

Ratusan pedagang kaki lima (PKL) Simpang Lima Gumul Kediri menggelar unjuk rasa di depan kantor Pemkab Kediri, Selasa (24/1/2023).

Penulis: Didik Mashudi | Editor: eben haezer
tribunmataraman.com/didik mashudi
Unjuk rasa PKL Simpang Lima Gumul di Kantor Pemkab Kediri, Selasa (24/1/2023) 

TRIBUNMATARAMAN.COM - Ratusan pedagang kaki lima (PKL) Simpang Lima Gumul Kediri menggelar unjuk rasa di depan kantor Pemkab Kediri, Selasa (24/1/2023).

Unjuk rasa PKL Simpang Lima Gumul ini sempat diwarnai aksi saling dorong dengan polisi. 

Sebab, para PKL yang menggelar unjuk rasa berniat menerobos masuk kantor Pemkab Kediri untuk bertemu dengan Pejabat Pemkab Kediri dan anggota dewan. 

"Kalau tidak segera keluar kami akan dobrak masuk," teriak Khoirul Anam yang menjadi Korlap aksi demo.

Dalam aksi tersebut, para PKL juga membakar sebuah gerobak PKL berikut ban bekas di tengah jalan depan Kantor Pemkab. Jalan depan Kantor Pemkab Kediri juga ditutup dari akses lalulintas.

Massa juga menggelar poster dan berorasi menolak rencana penataan PKL di kawasan Monumen Simpang Lima Gumul.

Aksi protes para pedagang dilakukan menyusul Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri.

Menyusul kebijakan itu selanjutnya dipasang pagar pembatas masuk akses kawasan Lapangan SLG.

Pemasangan pagar besi inilah mengakibatkan pedagang yang berjualan di area dalam mengalami penurunan penjualan. Sebab, motor dan mobil tak lagi bisa masuk. 

Dalam surat edaran Sekda itu, tercantum larangan akses masuk sepeda motor dan mobil setiap hari Jumat - Sabtu pukul 16.00 WIB sampai pukul 21.00 WIB. Sedangkan hari Minggu pukul 6.00 WIB sampai pukul 21.00 WIB.

Aktivitas PKL tetap seperti biasanya dan untuk kelancaran PKL harus masuk lokasi berjualan 30 menit sebelum dilakukan penutupan.

Lutfi Mahmudiono, anggota DPRD Kabupaten Kediri usai mengikuti pertemuan mediasi menjelaskan, hasil pertemuan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten ditunda pelaksanaannya. 

Selanjutnya Pemkab Kediri bakal mengundang para organisasi PKL yang ada di kawasan Monumen SLG untuk bermusyawarah guna mencari solusi menata PKL di kawasan Monumen SLG.

"Intinya semua masyarakat tetap bisa berjualan dan omsetnya juga naik serta masyarakat yang berkunjung ke SLG juga tetap nyaman," jelasnya.

(didik mashudi/tribunmataraman.com)

editor: eben haezer
 

Ikuti kami di

AA
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved