HMI Tagih DPRD Tulungagung, Tanya Hasil Penyampaian Aspirasi Penolakan Kenaikan Harga BBM

TRIBUNMATARAMAN.com - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Tulungagung kembali mendatangi DPRD Tulungagung, pada Kamis (29/9/2022).

Kali ini mereka menagih aspirasi penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi yang dilakukan sebelumnya.

Para mahasiswa ini diterima para ketua komisi di DPRD Tulungagung.

Mereka memasang spanduk besar di belakang pimpinan komisi bertuliskan "Stop Poliisasi Bansos", #parlemen bisu.

Namun dalam pertemuan di Ruang Aspirasi sempat terjadi adu argumen.

Sebab para mahasisa mempertanyakan tidak adanya jajaran pimpinan dewan yang menerima mereka.

Sementara pihak DPRD yang diwakili Ketua Komisi C, Asrori, mengatakan ketua dan para wakilnya menghadiri undangan Korem di Madiun.

Namun akhirnya dialog dilakukan setelah ada jaminan aspirasi akan diteruskan ke pimpinan.

Para mahasiswa menanyakan aspirasi penolakan harga BBM bersubsidi yang hingga kini belum direspon.

Menurut Ketua Umum DPC HMI Tulungagung, Zulqan Zuhdi, kenaikan harga BBM bersubsidi memicu kenaikan harga barang dan jasa.

"Kenaikan harga BBM mempunyai efek domino pada masyarakat Tulungagung. Sebab mereka sebelumnya belum pulih dari pandemi Covid-19," terang Zulqan.

Lanjutnya, kenaikan harga BBM bersubsidi juga menjadikan masyarakat menengah menjadi jatuh miskin.

Karena itu HMI Tulungagung mendorong agar kesejahteraan warga ditingkatkan.

Terutama kelompok petani, nelayan, peternak dan guru honorer.

"Upah minimum warga Tulungagung harus ditingkatkan," tegasnya.

Zulqan juga menyori Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang  tidak banyak membantu.

BLT hanya memberikan efek sosial jangka pendek.

Apalagi saat ini bantuan sosial (Bansos) justru dipolitisasi dan menjadi ajang kampanye terselubung.

"Jangan politisasi bansos. Banyak kampanye terselubung dengan berbagai skema bansos," ucap Zulqan.

Para mahasiswa juga meminta pemerintah daerah memenuhi kebutuhan BBM bersusidi di seluruh SPBU di Tulungagung.

Pemerintah juga dituntut mengecek ulang serta memantau proses distibusi Bansos.

Serta melibatkan  elemen masyarakat untuk setiap keputusan, sesuai aturan yang berlaku.

Sementara Ketua Komisi C DPRD Tulungagung, Asrori mengaku sudah menyampaikan semua aspirasi mahasiswa.

Mulai dengan meneruskan ke DPRD Provinsi Jawa Timur hingga ke DPR RI.

Kini pihaknya akan kembali meneruskan aspirasi para mahasiswa ini seperti sebelumnya.

"Kami mengirimkan lewat surat dan sampai sekarang memang tidak ada respon," ucap Asrori.

(David Yohanes/tribunmataraman.com)