Berita Tulungagung

Tak Kebagian Pupuk Bersubsidi, Petani Tenggarejo dan Jengglungharjo Wadul ke DPRD Tulungagung

Para petani dari desa Tenggarejo dan Jenglungharjo, Kabupaten Tulungagung wadul ke DPRD karena tak mendapatkan jatah pupuk bersubsidi.

Penulis: David Yohanes | Editor: eben haezer
tribunmataraman.com/david yohanes
Pertemuan petani dua desa dengan anggota DPRD kabupaten TUlungagung. Petani mengeluhkan tidak mendapat jatah pupuk bersubsidi. 

TRIBUNMATARAMAN.COM -  Para petani dari Desa Tenggarejo dan Jenglungharjo Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung, mengadu ke DPRD Tulungagung, Jumat (23/9/2022).

Mereka yang bergabung dalam Kelompok Tani Hutan (KTH) tidak diperbolehkan mengakses pupuk bersubsidi.

Masing-masing ada 445 petani di Desa Jengglungharjo dan 614 petani di Desa Tenggarejo.

"Para petani ini tidak bisa masuk dalam sistem e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) tahun 2023," terang  Juru Kampanye Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Mangkubumi Tulungagung, Munif Rodaim, yang mendampingi para petani.

Lanjut Munif, pada saat sosialisasi dengan Dinas Pertanian, para petani ini diminta untuk keluar dari KTH agar bisa mendapatkan  pupuk bersubsidi.

Mereka harus bergabung dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

Syarat ini hanya diberlakukan untuk KTH di Jengglungharjo dan Tenggarejo.

"Kami sudah komunikasi dengan KTH lain di Kecamatan Kalidawir. Mereka tetap bisa mendapatkan pupuk bersubsidi," ungkap Munif.

Munif menduga ada upaya untuk mendelegitimasi KTH lewat penyaluran pupuk bersubsidi.

Sebab dalam Peraturan Menteri Pertanian nomor 10 tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, tidak diatur tentang kelembagaan petani.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved