Berita Blitar

Meski Sudah di-PHK, Mantan Buruh Pabrik Rokok Apache Masih Terima Bantuan Subsidi Upah

Para mantan karyawan Pabrik Rokok Apache yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) masih mendapat bantuan subsidi upah (BSU) dampak harga BBM naik

Penulis: Samsul Hadi | Editor: eben haezer
tribunmataraman.com/samsul hadi
Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar, Juyanto secara simbolis menyerahkan BSU kepada eks karyawan pabrik rokok yang terdampak PHK di Kantor Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, Selasa (13/9/2022).    

TRIBUNMATARAMAN.COM - Para mantan karyawan Pabrik Rokok Apache yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) masih mendapat bantuan subsidi upah (BSU) dampak kenaikan harga BBM

Penyerahan BSU dampak kenaikan harga BBM dilakukan secara simbolis kepada perwakilan eks karyawan Pabrik Rokok Apache dalam acara sosialisasi penyuluhan dan bimbingan jabatan yang diadakan Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar di Kantor Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, Selasa (13/9/2022). 

"Dalam acara ini, juga diberikan BSU kepada eks karyawan Pabrik Rokok Apache yang terkena PHK. Nilai BSU Rp 600.000 per orang," kata Wali Kota Blitar, Santoso, usai membuka acara sosialisasi kepada eks karyawan Pabrik Rokok Apache. 

Santoso mengatakan, Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan melakukan sosialisasi kepada para eks karyawan pabrik rokok yang terkena PHK. 

Baca juga: Pabrik Rokok Apache di Kota Blitar Tutup, Ratusan Karyawan Terdampak PHK

Kegiatan itu untuk memberi bimbingan serta memberikan informasi soal hak-hak kepada para pekerja yang terdampak PHK. 

Selain mendapat kompensasi pesangon dari perusahaan, para pekerja yang terkena PHK juga akan mendapatkan uang dari program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Hari Tua (JHT) dari BPJS Ketenagakerjaan. 

"Pemkot Blitar juga akan memberikan pelatihan kepada para eks karyawan pabrik rokok yang terdampak PHK," ujarnya.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Blitar, Hendra Elvian mengatakan ada tiga hal yang disampaikan kepada para eks karyawan pabrik rokok yang terdampak PHK. 

Tiga hal tersebut, yaitu, terkait pemberian manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan bagi para pekerja terkena PHK, lalu program Jaminan Hari Tua, dan program BSU. 

"Karena jumlah pekerja yang terkena PHK banyak, jangan sampai terjadi penumpukan pengajuan klaim JHT. Klaim JHT bisa dilakukan secara bertahap. Terkait program BSU, kebetulan beberapa eks pekerja pabrik rokok masih menerima BSU," katanya. 

Program BSU yang diberikan kali ini terkait dampak kenaikan BBM. Para eks pekerja pabrik rokok tersebut menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dan rata-rata batas maksimal upahnya Rp 3,5 juta.

"Mereka sudah memiliki rekening bank himbara dan perusahaan tertib administrasi. Para penerima manfaat yang diprioritaskan yang belum pernah menerima bansos lainnya," ujarnya.

Dikatakannya, soal klaim JHT para eks pekerja pabrik rokok ditargetkan selesai dalam waktu sebulan. Besaran JHT bervariasi tergantung masa kerja para eks pekerja pabrik rokok. 

"Kami targetkan pemberian klaim JHT para eks pekerja pabrik rokok selesai dalam sebulan. Biar hak-hak para mantan pekerja segera terpenuhi semua," ujarnya. 

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved