Tak Percaya, Keluarga Brigadir J Menolak Tawaran Perlindungan Dari LPSK

TRIBUNMATARAMAN.com | JAKARTA - Keluarga Brigadir J menolak tawaran perlindungan yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Hal ini disampaikan oleh Ketua LPSK, Hasto Atmojo Suroyo.

Kata dia, kuasa hukum Brigadir J merasa tidak percaya dengan apa yang akan dilakukan LPSK untuk kliennya dan keluarganya.

"Pernah WA (WhatsApp), pernah telepon, pernah bersurat tapi tidak direspon. Dalam satu dialog di TV itu kan, salah satu pengacara mengatakan terimakasih kepada LPSK yang memberi kesempatan untuk mendapatkan perlindungan, tetapi mohon maaf kami tidak percaya. Ya sudah," kata Hasto dikutip dari Tribunnews.com, Minggu (14/8/2022).

Baca juga: Kejagung Siapkan 30 Jaksa Tangani Pembunuhan Berencana Brigadir J yang diotaki Irjen Ferdy Sambo

Hasto menegaskan, LPSK tak ingin memaksa keluarga Brigadir J untuk mengajukan permohonan perlindungan.

Kata dia, pemberian perlindungan kepada LPSK harus diawali dengan pengajuan dari pemohon yang butuh dilindungi.

"Karena LPSK kan perlindungannya sifatnya sukarela ya, harus orang yang terlindungi itu ya bener bener bersedia menjadi terlindung begitu," ucap Hasto.

Ia lantas menyinggung peran kuasa hukum dan masyarakat yang bersedia melindungi keluarga Brigadir J.

Sebab kata dia, jika memang ada pihak yang berkenan untuk melakukan perlindungan tersebut maka akan membantu tugas LPSK dalam menjamin keselamatan keluarga korban.

"Waktu itu saya menjawab 'gak masalah' karena kalau pengacara atau masyarakat umum bisa memberikan perlindungan pada saksi dan korban itu justru membantu pekerjaan LPSK," kata dia.

Perlindungan Saksi dan Korban Berbasis Komunitas

Saat ini, LPSK memang sedang gencar mengajak masyarakat dan komunitas terlibat dalam pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban tindakan pidana.

Hal itu dilakukan salah satunya melalui acara Sarasehan Budaya yang digelar di Balai Pemuda Surabaya, Jumat (12/8/2022).

LPSK mengajak ratusan warga Jawa Timur termasuk Instansi Pemerintah dan Organisasi Perangkat Daerah yang hadir untuk menyebarkan informasi, sistem, dan peran fungsi para pihak dalam menjalankan program ini.

Jawa Timur sendiri menjadi provinsi ke-5 dari 8 provinsi yang menjadi sasaran LPSK dalam mensosialisasikan program SSK.

Hasto Atmojo Suroyo mengatakan untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan terhadap saksi, korban, pelapor, saksi pelaku, dan ahli dalam proses peradilan pidana di seluruh Indonesia. LPSK tengah mengupayakan pembangunan kantor di beberapa wilayah di Indonesia.

"Kami sudah membangun kantor perwakilan di Yogyakarta dan Medan. Rencananya ada 12 kantor perwakilan di berbagai daerah untuk memperluas jejaring saksi dan korban," ujar Hasto.

"Hal ini penting karena dapat memudahkan akses para saksi dan korban yang ingin mendapatkan layanan perlindungan LPSK," tambahnya.

Setelah sosialisasi, Hasto berharap LPSK dapat mengembangkan mekanisme kerja berjejaring dengan melibatkan semua sumber daya, baik dari mitra layanan, penyintas tangguh dan kelompok masyarakat yang peduli dengan saksi dan korban untuk ikut bergabung dengan komunitas SSK.

"Kami membuka pintu lebar-lebarnya untuk masyarakat yang mau partisipasi membantu pekerjaan LPSK. Pendaftarannya tidak dipungut biaya apapun alias gratis," ungkapnya.

"Semoga semua memiliki semangat kepedulian terhadap sesama. Seperti bunyi tagline kami 'Kita Peduli Kita Lindungi'. Nek Duduk Awak Dewe Sopo Maneh (Kalau Bukan Kita Siapa Lagi)," pungkasnya.