Berita Nganjuk

783 Tenaga PPPK di Nganjuk Dapat SK Penetapan, Status Sebagai ASN Tapi Tidak Dapat Pensiun

Sebanyak 783 tenaga guru ditetapkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemkab Nganjuk.

Penulis: Ahmad Amru Muiz | Editor: eben haezer
tribunmataraman.com/ahmad amru muiz
Plt Bupati Nganjuk, H Marhaen Djumadi saat memberikan arahan kepada tenaga PPPK Pemkab Nganjuk 

TRIBUNMATARAMAN.com | NGANJUK - Sebanyak 783 tenaga guru ditetapkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemkab Nganjuk.

Kepala BKD Kabupaten Nganjuk, Adam Muharto menjelaskan, penetapan tenaga PPPK kali ini merupakan tahap awal.

Skan segera menyusul sebanyak 263 orang tenaga guru yang masuk tahap dua dan kini masih dalam proses verifikasi.

"Dalam waktu dekat ini untuk penetapan tenaga PPPK tahap kedua akan dilakukan setelah proses verifikasi selesai," kata Adam Muharto, Jumat (1/4/2022).

Dikatakan Adam Muharto, sebenarnya dalam rekrutmen tenaga PPPK Kabupaten Nganjuk ada sebanyak 1168 formasi yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Namun yang memenuhi persyaratan dan kriteria dalam perekrutan tenaga PPPK tersebut dalam tahap pertama sebanyak 786 orang, tetapi tiga orang meninggal dunia.

Sedangkan tahap kedua sebanyak 263 orang tenaga PPPK yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditentukan.

"Dan tenaga PPPK yang lolos seleksi tersebut mulai hari ini ditetapkan dalam SK sehingga segera bisa menjalankan tugasnya masing-masing," ucap Adam Muharto.

Sementara Plt Bupati Nganjuk, H Marhaen Djumadi mengatakan, pihaknya mengharapkan tenaga PPPK yang telah ditetapkan dalam SK harus betul-betul menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan lebih baik. Disamping itu, tenaga PPPK harus bisa ikut mewujudkan pembangunan Kabupaten Nganjuk yang nyawiji.

"Untuk itu, kami mengajak tenaga PPPK untuk ikut bangkit membangun Kabupaten Nganjuk menjadi lebih baik lagi setelah terpukul Pandemi Covid-19," kata Marhaen Djumadi.

Marhaen mengingatkan, tenaga PPPK tersebut juga Aparatur Sipil Negara (ASN). Yang membedakan antara PPPK dan PNS yakni PNS sebagai pegawai tetap dan PPPK sebagai tenaga kontrak kerja.

Oleh karena itu, tambah Marhaen Djumadi, tenaga PPPK juga memiliki tugas dan tanggung jawab sama dengan PNS Pemkab Nganjuk.

Dan tenaga PPPK akan dilakukan pembaruan kontrak kerja selama satu tahun sampai 30 tahun. Namun apabila tenaga PPPK tersebut tidak bisa bekerja dengan baik maka bisa saja dilakukan pemutusan kontrak kerja sesuai aturan yang ada.

"Makanya, tenaga PPPK harus bisa bekerja maksimal sesuai tugas yang diamanatkan. Bekerja dengan loyalitas yang tinggi dan bertanggung jawab penuh dalam setiap tugas yang dibebankan," tutur Marhaen Djumadi. (aru/Achmad Amru Muiz) 

  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved