Berita Nganjuk

57 PPPK Pemkab Nganjuk Disahkan dan Dilantik, Mulai Bekerja Maret 2022

Pemkab Nganjuk menyerahkan 57 SK pengangkatan PPPK jabatan fungsional kesehatan. Penerimanya akan mulai bekerja 1 Maret 2022

Penulis: Ahmad Amru Muiz | Editor: eben haezer
ist
Plt Bupati Nganjuk, H Marhaen Djumadi (kedua dari kiri) bersama perwakilan pegawai PPPK yang telah menerima SK pengangkatan. 

TRIBUNMATARAMAN.com | NGANJUK - Sebanyak 57 surat keputusan (SK) pengangkatan Pegawai Pemeritah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) jabatan fungsional kesehatan diserahkan kepada penerimanya masing-masing. 

Hal itu sesuai usulan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Nganjuk yang mengusulkan Nomor Induk Pegawai sejumlah 57 dokumen secara elektronik ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Kantor Regional (Kanreg) II Surabaya terhitung mulai tanggal 1 Maret 2022.

Plt Bupati Nganjuk, H Marhaen Djumadi melantik dan menyerahkan langsung SK PPPK untuk jabatan fungsional kesehatan Pemkab Nganjuk.

"Kami ucapkan selamat dan sukses kepada semuanya. Selamat bergabung di Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Harus ada semangat baru karena status PPPK sudah jelas. Dan tenaga PPPK dengan kontrak bisa terus diperpanjang sampai 30 tahun tergantung kinerja dan saya harap untuk terus bersungguh ini merupakan solusi alternatif," kata Marhaen Djumadi, kemarin.

Dikatakan Marhaen Djumadi, pihaknya berharap kepada para pegawai kontrak kerja untuk terus memperbaiki pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang kesehatan. Karena hal itu juga menjadi bagian dari bentuk kinerja PPPK yang baru saja menerima SK.

"Mari kita bangun budaya Nganjuk ini, kalau kinerjanya bagus maka karirnya juga akan cemerlang. Dan saya harap betul kepada PPPK tenaga kesehatan ini benar-benar maksimal dalam melayani masyarakat," ucap Marhaen Djumadi.

Memang, diakui Marhaen Djumadi, pegawai status PPPK tersebut menjasi penyelesai persoalan tenaga honorer daerah di Kabupaten Nganjuk yang jumlahnya mencapai ribuan orang. Dimana mulai tahun 2023 mendatang di Pemkab Nganjuk sendiri sesuai peraturan dari Kementerian Dalam Negeri sudah tidak ada lagi pegawai berstatus honorer daerah. Sedangkan pegawai tenaga harian lepas (THL) Pemkab Nganjuk juga akan dilakukan penyesuaian dengan pemberian gaji harian.

"Dengan demikian, mulai tahun ini secara bertahap akan dilakukan penyesuaian aturan terkait pegawai non ASN di Pemkab Nganjuk," tutur Marhaen Djumadi. (aru/Achmad Amru Muiz)  

 

  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved