Berita Jawa Timur

Wakil Ketua DPRD Jatim Janji Bawa Persoalan Pupuk Bersubsidi ke Meja Dewan

Wakil Ketua DPRD Jatim, Achmad Iskandar berjanji bakal membahas persoalan pupuk bersubsidi di tingkat legislatif

Editor: eben haezer
Amru muiz
Ilustrasi - Barang bukti pupuk bersubsidi yang diamankan Satreskrim Polres Nganjuk. Total sekitar 111,5 ton 

Reporter: Yusron Naufal Putra

TRIBUNMATARAMAN.com | SURABAYA - Persoalan mafia pupuk bersubsidi mendapat perhatian serius dari DPRD Jatim. Bahkan, Wakil Ketua DPRD Jatim, Achmad Iskandar turut angkat bicara. 

Seperti diketahui, baru-baru ini aparat kepolisian Tuban berhasil menggagalkan penyelundupan 9 ton pupuk bersubsidi yang dikirim dari wilayah Pamekasan. 

Iskandar yang politisi dapil Madura itu mendukung dan mengapresiasi tindakan aparat penegak hukum yang telah berhasil melakukan penertiban tersebut. 

"Kami memberikan apresiasi pada kepolisian Tuban secara khusus, juga aparat keamanan kita yang telah berusaha menertibkan," kata Iskandar, Selasa (8/2/2022). 

Persoalan ini, menurut Iskandar sudah menjadi buah bibir sejak lama. Keluhan-keluhan berkaitan dengan pupuk sudah lama menjadi perbincangan. 

Saat ini, diharapkan aparat penegak hukum dapat mengungkap persoalan ini secara komprehensif. Termasuk pemerintah daerah perlu turut andil dalam upaya melacak dan mengusut tuntas. 

Politisi senior Partai Demokrat itu berharap adanya perhatian dari berbagai pihak, termasuk juga masyarakat dalam hal pengawasan. Ini ditegaskan penting, agar upaya program untuk petani bisa berjalan dengan baik. 

"Maka, program pemerintah untuk kesejahteraan petani bisa terwujud tanpa penyelewengan yang benar-benar sangat menyakitkan luar biasa," jelas Iskandar. 

Dia menyatakan harapan agar kasus seperti segera dituntaskan. Iskandar khawatir jika problem semacam ini terus terjadi maka generasi muda bisa saja enggan menjadi petani. 

"Itu jangan sampai terjadi, karena bagaimanapun pertanian harus kita pertahankan dan majukan," lanjutnya. 

Iskandar juga bakal membawa persoalan ini ke DPRD Jatim.

"Nantinya bersama komisi terkait bagaimana menindaklanjuti ini menjadi satu pembelajaran berharga, kita membangun partisipasi pengawasan masyarakat," kata Iskandar.

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved