Berita Jawa Timur

Mendagri Setujui Wahid Wahyudi Jabat Pj Sekdaprov Jatim, Pelantikan Masih Tunggu SK Gubernur

Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Wahid Wahyudi, dipastikan akan menjabat sebagai Penjabat Sekdaprov Jawa Timur.

Editor: eben haezer
surabaya.tribunnews.com
Wahid Wahyudi yang akan dilantik sebagai Plh Sekdaprov Jatim 

Reporter: Fatimatuz Zahroh

TRIBUNMATARAMAN.com | SURABAYA - Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Wahid Wahyudi, dipastikan akan menjabat sebagai Penjabat Sekdaprov Jawa Timur.

Hal itu seiring telah diterbitkannya surat Mendagri Nomor X.821.4/01/SJ yang menyebutkan bahwa Kepala Dinas Pendidikan Jatim Wahid Wahyudi disetujui berdasarkan kelengkapan persyaratannya untuk diangkat sebagai Pj Sekdaprov Jatim, tertanggal 4 Januari 2022.

Namun persetujuan itu masih harus menunggu SK Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk adanya pelaksanaan pelantikan yang hingga hari ini, Senin (10/1/2022), SK tersebut belum turun. 

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim, Indah Wahyuni mengatakan bahwa Wahid Wahyudi nantinya akan menggantikan posisi Plh Sekdaprov Jatim yang saat ini dijabat oleh Heru Tjahjono. Dimana Heru diketahui telah menjabat sebagai Plh Sekdaprov Jatim selama kurang lebih 10 bulan lamanya. 

Dalam prosesnya, Yuyun, sapaan akrab Indah Wahyuni, menjabarkan, proses penunjukan Pj Sekdaprov ini dilakukan melalui sejumlah tahapan. Pertama yaitu ada sebanyak tidak nama pejabat eselon II di Pemprov Jatim yang diajukan ke Kemendagri. Tiga nama itu kemudian dilakukan verifikasi. 

"Dari tiga nama yang diusulkan, dua di antaranya tidak memenuhi syarat usia. Sebab, batas usia pensiunnya kurang dari satu tahun. Yang dipilih adalah yang batas usia pensiunnya masih di atas satu tahun," terang Yuyun. 

Sejauh ini Plh Sekdaprov telah melaksanakan tugas membantu Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Setelah tugas-tugas itu rampung, Plh Sekdaprov mengusulkan ke Gubernur Khofifah untuk menunjuk Pj Sekdaprov. 

"Kalau untuk masa jabatan Pj Sekdaprov ini berlaku selama tiga bulan sampai ditentukannya Sekdaprov definitif," ujar Yuyun.

Yuyun menegaskan hingga saat ini masih ditunggu SK dari Gubernur baru kemudian bisa dilaksanakan untuk pelantikan. Sebab berdasarkan Perpres Nomor 3 tahun 2018, Pj Sekda dilantik Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yakni Gubernur Jatim paling lambat lima hari setelah keputusan pengangakatan Pj Sekda ditetapkan. 

"Berarti kan harus ada keputusan pengangkatan dulu sebelum ada pelantikan lima hari setelah adanya keputusan itu," tandasnya. 

Di sisi lain, Plh Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono mengatakan, pengangkatan Pj Sekdaprov masih menunggu SK Gubernur setelah turunnya persetujuan Mendagri. Heru mengakui bahwa tugasnya sebagai Plh Sekdaprov sudah hampir memasuki masa satu tahun. Berdasarkan ketentuan, pihaknya masih bisa menjabat sampai masa satu tahun tersebut.

"Tapi secara politis itu tidak bagus. Apalagi tugas-tugas saya sudah selesai untuk membantu ibu gubernur menyelesaikan pengisian jabatan, penyederhanaan birokrasi dan penganggaran, baik P-APBD maupun APBD tahun 2022," tutur Heru. 

Selanjutnya, pengangkatan Pj Sekda ini dilakukan untuk pelaksanaan seleksi terbuka (Selter) Sekdaprov Jatim. Wahid Wahyudi, lanjut Heru, akan mengawal proses selter secara netral. Sebab, pihaknya tidak dapat mengajukan diri mendaftar sebagai Sekdaprov Jatim.

"Proses selter ini kemungkinan memakan waktu sekitar tiga bulan. Jadi itu nanti yang menjadi tugas utama Pj Sekdaprov Jatim," ujar mantan Bupati Tulungagung dua periode tersebut.

  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved