Breaking News:

Berita Nganjuk

Tahun Ini DPRD Nganjuk Selesaikan 14 Perda Inisiatif

DPRD Kabupaten Nganjuk tahun depan tidak memiliki target jumlah pembuatan Peraturan Daerah (Perda).

Penulis: Ahmad Amru Muiz | Editor: eben haezer
tribunmataraman.com/ahmad amru muiz
Rapat Paripurna DPRD Nganjuk 

TRIBUNMATARAMAN.com | NGANJUK - DPRD Kabupaten Nganjuk tahun depan tidak memiliki target jumlah pembuatan Peraturan Daerah (Perda).

Ini dikarenakan pembuatan Perda Kabupaten Nganjuk akan disesuaikan dengan kebutuhan.

Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono mengatakan, adanya perubahan aturan pembuatan Perda tidak dalam target jumlah melainkan disesuaikan dengan kebutuhan mulai diterapkan tahun 2022 sesuai UU Cipta Kerja.

Akan tetapi karena UU Cipta Kerja masih ada revisi sesuai perintah Mahkamah Konstitusi (MK) maka DPRD Nganjuk akan tetap menjalankan tugas pembuatan Perda sesuai dengan kebutuhan.

"Tentunya nanti apabila ada peraturan baru yang mengatur tentang pembuatan Perda baru kami akan ikuti. Untuk sementara ini pembuatan Perda masih mengikuti kebutuhan," kata Tatit Heru Tjahjono, Senin (27/12/2021).

Dijelaskan Tatit Heru Tjahjono, untuk pembuatan Perda Kabupaten Nganjuk sampai akhir tahun ini diperkirakan telah melebihi 15 Perda.

Selain Perda wajib setiap tahun yakni Perda APBD dan Perda APBD Perubahan, setidaknya ada 14 Perda inisiatif dari DPRD Kabupaten Nganjuk. Dan masih ada dua Perda inisiatif DPRD Nganjuk yang masih dalam proses sampai saat ini. Yakni Rapeda tentang pelayanan BUMD PDAM dan Raperda tentang bantuan hukum warga miskin.

"Kami masih terus berupaya untuk secepatnya menyelesaikan dua Raperda itu meskipun nantinya sudah masuk tahun 2022," ucap Tatit Heru Tjahjono

Diakui Tatit Heru Tjahjono, Perda Kabupaten Nganjuk digunakan sebagai dasar landasan hukum dari kebijakan yang dikeluarkan di Kabupaten Nganjuk. Dimana kebijakan yang dituangkan dalam peraturan daerah tersebut akan mengatur warga Kabupaten Nganjuk.

Dengan demikian, pembuatan Perda harus dilakukan melakukan kajian akademik yang dituangkan dalam naskah akademik (NA) sebelum masuk dalam proses tahapan pembuatan Perda.

"Rangkaian penyusunan dan pembuatan Perda tersebut harus melalui tahapan dan proses yang panjang. Dan itu dilakukan agar Perda yang dibuat dan dibahas DPRD tersebut tidak justru bertentangan dengan amanat yang diberikan rakyat Kabupaten Nganjuk," tutur Tatit Heru Tjahjono. (aru/Achmad Amru Muiz) 

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved