Breaking News:

Berita Nganjuk

Pemkab Nganjuk Keluarkan SE Pembatasan Kegiatan Bagi ASN Selama Natal Dan Tahun Baru 2022

Pemkab Nganjuk menerbitkan surat edaran pembatasan kegiatan bepergian keluar daerah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama Natal dan Tahun Baru 2022

Penulis: Ahmad Amru Muiz | Editor: eben haezer
tribunmataraman.com/ahmad amru muiz
Sekda kabupaten Nganjuk, M Yasin 

TRIBUNMATARAMAN.com | NGANJUK - Pemkab Nganjuk menerbitkan surat edaran pembatasan kegiatan bepergian keluar daerah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama Natal dan Tahun Baru 2022.

SE yang ditanda tangani Sekda Kabupaten Nganjuk bernomor 800/3825/411.404/2021 itu ditujukan kepada Pimpinan Perangkat Daaerah seluruh Kabupaten Nganjuk.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nganjuk, M Yasin mengatakan, SE menyebutkan, larangan tersebut berlaku mulai tanggal 24 Desember 2021 hingga tanggal 2 Januari 2022.

"SE itu berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) No 26/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti Bagi Pegawai ASN Selama Periode Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 Dalam Masa Pandemi COVID-19," sebut M Yasin dalam SE tertanggal 17 Desember 2021.  

Terbitnya SE itu sendiri, menurut M Yasin, juga merupakan tindak lanjut atas Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No 62/2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022.

"Ini dilakukan sebagai langkah pencegahan dan penanggulangan COVID-19 yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan orang selama Nataru,” ujar  M Yasin.

Dikatakan M Yasin, pembatasan cuti dan bepergian keluar daerah bagi ASN juga telah diatur melalui SE Menteri PAN-RB No 13/2021.

Dalam SE tersebut disebutkan ASN dilarang mengambil cuti dan bepergian ke luar daerah pada pekan yang sama dengan hari libur nasional. Baik sebelum, maupun sesudah. Yang berarti ASN dilarang cuti dan bepergian ke luar daerah sejak 20 Desember 2021.

Meski ada pembatasan, menurut M Yasin, larangan tersebut dikecualikan bagi ASN yang cuti melahirkan dan cuti sakit, maupun bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Cuti karena alasan penting juga masih diperbolehkan, namun harus dilakukan secara akuntabel sesuai persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 11/2017 tentang Manajemen ASN sebagaimana diubah dengan PP No 17/2020, dan PP No 49/2018 tentang Manajemen PPPK.

Untuk larangan kegiatan bepergian ke luar daerah, ungkap  Yasin, dikecualikan bagi ASN yang bertempat tinggal dan bekerja di instansi yang berlokasi di wilayah aglomerasi, yang akan melakukan Work From Office (WFO).

Bagi ASN yang melaksanakan tugas kedinasan ke luar daerah harus memperoleh surat tugas yang ditandatangani minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) atau Kepala Kantor Satuan Kerja.

Pengecualian juga diberikan pada pegawai yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah, dengan mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di lingkungan instansinya.

"Pada SE tersebut juga tercantum bahwa PPK diminta untuk menetapkan pengaturan teknis dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan pada instansi masing-masing. Kemudian PPK dapat memberikan hukuman disiplin pada pegawai yang melanggar sesuai ketentuan yang berlaku, dan untuk selanjutnya dapat dilaporkan melalui tautan http://s.id/LaranganBepergianASN paling lambat tiga hari kerja sejak berakhirnya berakhirnya periode Nataru," tutur Yasin melansir dari SE Menpan RB. (aru/Achmad Amru Muiz)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved