Erupsi Gunung Semeru
Butuh Lahan 89 Hektar Untuk Merelokasi Warga Terdampak Bencana Erupsi Gunung Semeru
Untuk merelokasi tempat tinggal warga terdampak erupsi Gunung Semeru, dibutuhkan lahan seluas 89 hektar.
Penulis: Didik Mashudi | Editor: eben haezer
TRIBUNMATARAMAN.com | KEDIRI - Pemprov Jatim bersama sejumlah stakeholder telah membahas rencana relokasi warga terdampak bencana awan panas guguran (APG) Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang.
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, tim dari Dinas Kehutanan Pemprov Jatim, Divre Perhutani Jatim dan Pemkab Lumajang telah melakukan pengecekan di dua titik lokasi rencana relokasi.
Dijelaskan, kedua titik masing- masing lokasi rencana relokasi luasnya 79 hektar dan 9 hektar.
"Menurut data terakhir kira- kira dibutuhkan lahan seluas 89 hektar," jelas Khofifah usai meresmikan SMA Negeri 5 Taruna Brawijaya di Kota Kediri, Selasa (14/12/2021).
Baca juga: Pengungsi Korban Erupsi Gunung Semeru Mulai Bosan, Ingin Pulang Tapi Rumah Hancur
Saat ini surat kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) telah diajukan. Bupati Lumajang bersama tim telah mengecek ke lapangan.
Diharapkan setelah selesai tanggap darurat 14 hari, terkait rencana relokasi bagi warga terdampak sudah final.
"Jika peta sudah final, butuh pemadatan dan land kliring meratakan lahan. Kalau sudah bisa terkonfirmasi insyaallah masyarakat lebih tenang," ungkapnya.
Sejauh ini masyarakat yang ditemui Gubernur di sejumlah tempat pengungsian dan rumah sakit selalu menanyakan kelanjutan permukiman warga terdampak bencana.
Sejauh ini keluhan warga terdampak menginginkan adanya kepastian kelanjutan rumah warga. Selain itu menginginkan adanya lokasi yang lebih aman bukan daerah rawan bencana.
Peta pada saat Presiden Jokowi mengunjungi warga terdampak di Kabupaten Lumajang juga sudah disampaikan untuk titik lokasi rencana relokasi.
Data terbaru masih ada tambahan lagi, sehingga update tambahannya juga telah dibahas sekaligus melakukan pengecekan di lapangan.
Sementara untuk perbaikan fasilitas umum juga sudah ada tawaran dari sejumlah kalangan, lembaga dan private sektor yang menawarkan membantu membangun kalau lahan sudah fix.
Sementara terkait dengan Jembatan Gladak Perak yang menghubungkan Candipuro dan Pronojiwo yang membantu konektivitas ke Kabupaten Malang, pembangunan jembatan yang permanen masih menunggu sekitar setahun kedepan karena masih menunggu adanya assesment dari pihak terkait.
"Untuk desainnya sudah ada, saya sudah lihat," ungkapnya.(didik mashudi)