Pesan Galungan dari Tulungagung: Umat Hindu Harus Mendukung Program Pemerintah

TRIBUNMATARAMAN.COM I TULUNGAGUNG - Umat Hindu Dharma di Kabupaten Tulungagung menggelar persembahyangan peringatan Hari Raya Galungan dan Kuningan, Rabu (10/11/2021)

Persembahyangan dilaksanakan di Pura Penataran Luhur Candi Dadi  Desa Wajak Kidul, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung.

Sebelum peribadatan dilaksanakan, lebih dulu perayaan yang dihadiri perwakilan Pemkab Tulungagung dan para tokoh masyarakat.

“Galungan adalah kemenangan dharma (kebaikan) melawan adharma (kejahatan).

Perayaan Galungan menunjukkan bahwa kita berhasil mengalahkan perbuatan-perbuatan jahat,” ujar I Gusti Ketut Budiartha, Sekretaris Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Jawa Timur.

Sebelumnya, umat Hindu melakukan tapa brata mengendalikan diri.

Puncaknya tiga hari sebelum Galungan, segala hal dibatasi.

Terutama membatasi hati dari sikap marah, loba dan rasa paling benar.

“Semua sikap hati yang jahat itu kita kendalikan. Sehingga saat Galungan kita bisa menyatakan diri bahwa kita menang,” tegas Budiartha.

Dengan kemenangan yang dirayakan dalam Galungan ini, ke depan diharapkan umat Hindu menjadi umat yang baik.

Umat yang mendukung program pemerintah, baik pemerintah pusat maupun Provinsi Jawa Timur.

Sebab bagi umat Hindu, pemerintah adalah guru wisesa yang harus dihormati.

“Hindari demo-demo karena itu menyusahkan pemerintah. Jangan membuat gaduh, harus damai,” jelas Budiartha.

Belum Punya Tempat Ibadah
Pura Penataran Luhur Candi Dadi sebelumnya bernama Pura Jagat Tulung Urip.

Pura ini berada di lahan terbuka di bawah lereng pegunungan Candi Dadi di Desa Wajak Kidul, Kecamatan Boyolangu.

Sejumlah bangunan pendukung, seperti toilet maupun sekretariat telah dibangun.

Namun bangunan padmasana belum dibangun dengan sempurna.

Menurut Ketua Yayasan Dharma Agung Gayatri, Sutrisno, sejauh ini keberadaan pura belum punya izin resmi.

Dengan demikian umat Hindu di Tulungagung secara resmi belum punya tempat ibadah.

“Kalau tanahnya sudah dibeli oleh yayasan. Dan sesuai kesepakatan, tidak masalah dipakai tempat ibadah umat Hindu,” terang Sutrisno.

Untuk mengurus izin, yayasan berusaha mengumpulkan tanda tangan persetujuan warga, sesuai dengan SKB tiga menteri.

Lewat proses yang panjang, pihak yayasan berhasil mengumpulkan tanda tangan persetujuan warga.

Namun demikian bukti persetujuan ini belum ditandatangani pemerintah desa, sehingga belum bisa diajukan ke Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

“Kami menjalankan prosesnya sesuai dengan petunjuk pemerintah,” tandas Sutrisno.