Berita Tulungagung
Kepala Daerah Antre Studi Banding ke RSUD dr Iskak Tulungagung, 500 Lebih Rumah Sakit Yang Belajar
Low cost bukan berarti murahan. Namun maknanya apa yang dibayarkan sesuai dengan yang diterima, tidak ada biaya lain-lain,” tutur dr Supri.
Penulis: David Yohanes | Editor: Anas Miftakhudin
TRIBUNMATARAMAN.COM I TULUNGAGUNG- Dalam dua minggu Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo menerima kunjungan tiga kepala daerah.
Semuanya mempunyai satu tujuan, studi tiru ke RSUD dr Iskak, rumah sakit milik Pemkab Tulungagung.
Minggu lalu Bupati Jember dan Bupati Brebes Jawa Tengah, sedangkan Jumat (15/10/2021) besok Bupati Bandung Barat, Jawa Barat.
“Sebenarnya sudah saya serahkan ke Dokter Supri (Direktur RSUD dr Iskak). Tapi ternyata mereka juga harus bertemu dengan saya,” ucap Maryoto.
Kedatangan para kepala daerah itu membanggakan Kabupaten Tulungagung.
Sebab meski di wilayah pinggiran, ternyata rumah sakitnya menjadi percontohan.
Maryoto pun tidak keberatan jika ada kunjungan studi banding ke RSUD dr Iskak.
“Gak keberatan, karena ilmu kan harus dibagi. Dalam agama, membagi ilmu adalah perbuatan yang mulia,” ucap Maryoto.
Sementara Direktur RSUD dr Iskak, dr Supriyanto Dharmoredjo mengaku sudah menerima lebih dari 500 kunjungan.
Selain pemerintah daerah, banyak juga dari kalangan rumah sakit swasta.
Mereka ingin belajar model perumahsakitan low cost high quality (biaya murah berkualitas tinggi) yang diterapkan RSUD dr Iskak.
“Low cost bukan berarti murahan. Namun maknanya apa yang dibayarkan sesuai dengan yang diterima, tidak ada biaya lain-lain,” tutur dr Supri, panggilan akrabnya.
Sebelumnya Bupati Brebes juga memuji Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr Iskak yang mencapai Rp 330 miliar.
Padahal sesama rumah sakit tipe B, RSUD Brebes hanya mendapatkan Rp 110 miliar.
Meski ratusan rumah sakit yang sudah melakukan studi banding, yang sukses hanya sekitar 10 persen.
Sebab, lanjut dr Supri, model perumahsakitan yang diterapkan RSUD dr Iskak bersifat holistik.
Tidak hanya kebijakan direktur rumah sakit, namun juga harus didukung kebijakan kepala daerah.
Karena itu dr Supri hanya menerima kunjungan yang disertai kepala daerah.
“Percuma jika hanya direktur rumah sakit sendiri. Tanpa didukung kebijakan bupati tidak akan jalan,” tegasnya.
Untuk memudahkan penerapan program di RSUD dr Iskak, dr Supri juga menyiapkan draf peraturan direktur rumah sakit dan peraturan bupati.
Draf itu menjadi panduan pimpinan daerah untuk mengatur dan melindungi kebijakan perumahsakitan yang akan diterapkan.
Mereka yang berhasil meniru rata-rata melakukan copy paste.
“Ada yang datang dengar paparan, setelah itu malah jalan-jalan. Kepala daerahnya meminta langsung copy paste tanpa pemaparan lebih jauh. Yang begini malah sukses,” tandas dr Supri.