PDIP Minta Posisi Sekda dan Kepala Dinas Strategis di Tulungagung Segera Diisi Pejabat Definitif

TRIBUNMATARAMAN.COM, TULUNGAGUNG - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tulungagung meminta Bupati Tulungagung segera mengisi jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) yang kosong.

Selain Sekda, sejumlah kepala dinas yang dianggap strategis untuk pelayanan publik diminta untuk mengangkat pejabat definitif.

Hal ini disampaikan anggota Fraksi PDI Perjuangan sekaligus Sekretaris DPC PDI Perjuangan Tulungagung, Samsul Huda.

“Bupati harus segera melakukan langkah strategis, agar kepala dinas atau OPD yang penting segera definitif,” ujarnya.

Bupati Tulungagung telah melakukan mutasi dan promosi pejabat eselon 2.

Kini masih ada 4 kepala dinas yang masih kosong, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).

Sementara para jabatan eselon 2 untuk asisten dan staf ahli justru terisi penuh.

Baca juga: Kilang Penyulingan Daun Cengkeh di Watulimo Trenggalek Terbakar, Kerugian Capai Setengah Miliar

Padahal jabatan kepala dinas dinilai lebih penting karena langsung berpengaruh pada kualitas pelayanan ke masyarakat.  

Pengisian pejabat definitif juga untuk memberi kepastian dalam setiap kebijakan yang diambil.

“Ini utamanya pada dinas yang langsung berkaitan dengan pelayanan publik, seperti Dinas Pendidikan. Roda pemerintahan harus berjalan secara maksimal,” tegasnya.

Selain para kepal dinas, jabatan Sekda yang masih kosong harus diisi secepatnya.

Menurut Huda, posisi Sekda sangat strategis sebagai pengendali jalannya pemerintahan.

Apalagi sebentar lagi sudah pergantian tahun dan APBD 2026 mulai dijalankan.

“Sekda sangat vital dalam pelaksanaan program yang dicanangkan bupati. Sekda jadi jantung pelaksanaan pemerintahan,” tegasnya.

Jabatan Sekda kosong, setelah pejabat sebelumnya, Tri Hadiadi dimutasi menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).

Huda menjelaskan, PDI Perjuangan tidak mempermasalahkan langkah bupati yang mencopot Sekda.

Menurutnya langkah itu pasti sudah dikomunikasikan dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) maupun Gubernur.

 “Silakan saja jika Sekda diganti, kami tidak mempermasalahkan. Kalau ada kendala, itu risiko kebijakan kepala daerah,” tandasnya.

(David Yohanes/TribunMataraman.com)

Editor : Sri Wahyunik