Doa Bersama di Mapolres Trenggalek, Mas Ipin Tegaskan Komitmen Jaga Kondusifitas

TRIBUNMATARAMAN.COM | TRENGGALEK -  Suasana khidmat menyelimuti doa bersama lintas elemen masyarakat yang digelar di Mapolres Trenggalek, Jalan Brigjen Soetran, Rabu (3/9/2025).

Kegiatan yang diinisiasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Trenggalek ini dihadiri Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin (Mas Ipin), Ketua MUI KH Syafii, Kapolres AKBP Ridwan Maliki, jajaran Forpimda, komunitas ojek online, perguruan silat, organisasi mahasiswa, hingga perwakilan kampus.

Dalam rangkaian kegiatan, para tokoh dan peserta menandatangani deklarasi damai sebagai wujud komitmen menjaga kondusifitas daerah.

“Yang pertama kita mendoakan bangsa Indonesia. Semoga semua yang diberi amanah bisa melaksanakan tugas dengan baik, sekaligus mendoakan mereka yang wafat dalam perjuangan menyuarakan aspirasi,” ujar Mas Ipin.

Baca juga: Barang Jarahan Kerusuhan Pemkab Kediri Mulai Dikembalikan Warga

Ia menegaskan, Pemkab tidak melarang masyarakat menyampaikan pendapat. Bahkan, aspirasi warga siap disalurkan ke pemerintah pusat melalui surat resmi, baik ke kementerian terkait maupun Sekretariat DPR RI.

“Dengan begitu keresahan masyarakat bisa dievaluasi secara adil. Harapannya, masyarakat tetap merasa damai, bersemangat, dan aktivitas sehari-hari dimudahkan,” imbuhnya.

Mas Ipin juga mengapresiasi masyarakat Trenggalek yang tetap menjaga kondusifitas di tengah situasi nasional yang memanas.

Ia mengaku menerima banyak pesan langsung (DM) dari warga, termasuk pelajar SMP dan SMA, yang resah dengan beredarnya flyer ajakan demonstrasi di media sosial.

“Banyak yang meminta saya memastikan Trenggalek tetap aman, jangan sampai terjadi anarkisme seperti di daerah lain,” tegasnya.

Selain menjaga stabilitas, Pemkab Trenggalek juga meluncurkan berbagai kebijakan untuk meringankan beban warga. Di antaranya subsidi retribusi pasar, penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2), diskon BPHTB, layanan transportasi umum gratis, hingga program penopang kesejahteraan lainnya.

“Kebijakan ini kita keluarkan agar masyarakat lebih ringan bebannya. Namun pemerintah daerah juga tetap harus menjalankan amanah undang-undang sambil mendengarkan suara rakyat,” pungkasnya.

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Mataraman

(tribunmataraman.com)