TRIBUNMATARAMAN.COM - Pemkot Kediri mengarahkan mahasiswa Universitas Nusantara PGRI (UNP) Kediri yang melakukan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik untuk menjadi petugas verifikasi dan validasi data kemiskinan di Kota Kediri. 

Untuk kelancaran tugasnya, Bappeda Kota Kediri menggelar Sosialisasi penggunaan Aplikasi Geospasial kepada mahasiswa KKN.

Sebanyak 21.000 jiwa data yang harus diverifikasi dan validasi mahasiswa dengan menemui dan berinteraksi langsung dengan warga di wilayah tempatnya KKN.

Kepala Bappeda Kota Kediri Chevy Ning Suyudi mengatakan, selain verifikasi dan validasi data, para mahasiswa nantinya juga harus tracking lokasi rumah tempat tinggal warga yang dikunjungi. 

"Jadi di aplikasi Geospasial, terdapat pertanyaan yang harus ditanyakan kepada setiap individu dalam satu Kartu Keluarga. Kita ajarkan mahasiswa ini untuk cara input data dan tracking lokasi rumah warga yang mereka kunjungi," jelas Chevy Ning Suyudi, Kamis (23/2/2023).

Mahasiswa  juga harus mengambil foto profil keluarga seperti rumahnya, anggota keluarga, kondisi dinding dan atapnya, bahkan foto kondisi MCK-nya. 

"Hal itu perlu dilakukan untuk menunjukkan secara real kondisinya sesuai dengan data yang kita peroleh dari Kementerian Sosial," ungkapnya.

Menurut Chevy, verifikasi dan validasi data kemiskinan akan rampung selama dua minggu. Setelah proses verifikasi dan validasi, data tersebut akan digunakan untuk program-program yang akan diluncurkan oleh Pemkot Kediri.

Dengan verifikasi dan validasi diharapkan program dari Pemkot Kediri khususnya untuk pengentasan kemiskinan bisa tepat sasaran.

"Kita perkirakan kegiatan ini bisa selesai dalam dua minggu," tambahnya.

Diharapkan mahasiswa dapat mengerjakan tugas yang diberikan secara baik, dan menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Sehingga kegiatan yang dilakukan menghasilkan simbiosis mutualisme yang baik. 

"Kita sangat terbantu sekali dengan banyaknya mahasiswa yang mengikuti KKN ini semoga proses verifikasi dan validasi data kemiskinan cepat selesai. Ini adalah simbiosis mutualisme dimana para mahasiswa mendapatkan program kegiatan KKN, kita juga bisa melakukan verifikasi dan validasi data tersebut," kata Chevy.

Sementara Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UNP Kediri, Forijati yang ikut dalam sosialisasi mengungkapkan, dalam melakukan pengajuan izin KKN dari awal UNP Kediri sudah diminta Bappeda untuk melakukan program verifikasi dan validasi data.

 Disamping program-program yang lain seperti Kampung Keren. Dari program tersebut diharapkan para mahasiswa mendapatkan kompetensi non akademik.

 "Saat ini selain ijazah, kompetensi juga diperlukan oleh mahasiswa. Semoga dari program ini, mahasiswa mendapat kompetensi non akademik seperti komunikasi dengan warga, bagaimana menghadapi masyarakat secara langsung dengan permasalahan yang dialami," ungkapnya.

(didik mashudi/tribunmataraman.com)

editor: eben haezer