Meski Tak Ada Lagi Desa Rawan, Pemkab Kediri Tetap Gelontorkan Beras Murah

TRIBUNMATARAMAN.COM I KEDIRI - Meski status desa rawan pangan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, sudah dinyatakan nol, Pemerintah Kabupaten Kediri tak lantas tinggal diam.

Melalui program Gerakan Pangan Murah pemkab tetap melakukan langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas harga, terutama komoditas beras.

Rencananya, program ini akan mulai dilaksanakan pertengahan Agustus 2025 bekerja sama dengan Bulog dalam bentuk pasar murah yang akan digelar 26 kecamatan se-Kabupaten Kediri.

Setiap titik akan digelontor sedikitnya 1 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

"Meski tidak ada lagi desa yang masuk kategori rawan pangan, potensi kerawanan tetap ada karena kondisi geografis Kediri yang sangat beragam. Maka fokus kami kini adalah menjaga kestabilan harga," kata Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Kediri, Tutik Purwaningsih, Jumat (1/8/2025) sore pukul 16.10 WIB. 

Baca juga: Kejuaraan Bulu Tangkis 2025, Ini Pesan Wabup Nganjuk Mas Handy untuk Para Atlet

Tutik menjelaskan program ini merupakan bagian dari kolaborasi dengan Bulog untuk mendukung penyaluran beras SPHP. 

Dalam skemanya, Bulog menyerap gabah petani, sementara Pemkab Kediri membantu mendistribusikan beras ke masyarakat dengan harga terjangkau.

"Beras SPHP ini dijual Rp 60.000 per 5 kilogram. Dengan harga itu, masyarakat masih bisa mengakses beras dengan harga wajar, dan kami bisa mengendalikan gejolak harga di pasar," terangnya.

Total ada 26 kegiatan yang akan digelar di 26 kecamatan. Namun, tidak semua desa akan mendapat program tersebut. Pemilihan lokasi didasarkan pada laporan dari wilayah, dengan mempertimbangkan musim panen dan dinamika harga lokal.

" Prioritas diberikan ke wilayah yang sedang tidak panen atau bukan sentra produksi padi, serta desa yang mengalami gejolak harga. Biasanya kami minta 1 ton, tapi kadang Bulog memberi lebih," tambahnya.

Menurut Tutik, langkah ini tidak hanya soal ketahanan pangan, tetapi lebih pada menjaga peran pemerintah dalam menstabilkan pasar di tengah fluktuasi harga tahunan yang hampir selalu terjadi.

Pemkab Kediri juga terus berkoordinasi dengan desa dan kecamatan agar pelaksanaan program ini benar-benar tepat sasaran dan menyesuaikan dengan kondisi riil di lapangan.

"Harapan kami, Gerakan Pangan Murah ini mampu meringankan beban masyarakat dan menegaskan kehadiran negara di tengah dinamika pasar," pungkas Tutik.

(Isya Anshori/TribunMataraman.com)

Editor : Sri Wahyunik